Dinilai "Tutupi" Kekejaman Beijing, Kepala HAM PBB Didesak Lepas Jabatan

ACEH - Banyak kelompok hak asasi manusia (HAM) yang mendesak Kepala HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, mengundurkan diri. Mereka menilai Bachelet telah "menutupi" kekejaman Beijing selama perjalanannya ke China bulan lalu.

Lebih dari 230 kelompok, banyak yang mengadvokasi hak-hak Uighur, Tibet, dan Hong Kong, menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan "pengunduran diri segera Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia".

Kekejaman Beijing terhadap Uighur dan Muslim

Para pemberi tanda tangan, mencakup beberapa cabang nasional dan lokal dari kelompok yang sama, juga mendesak Sekjen PBB, Antonio Guterres, menahan diri dari pencalonan untuk masa jabatan kedua jelang berakhirnya masa jabatan pada akhir Agustus nanti.

Bachelet menghadapi kritik yang luas karena tidak bersuara dengan lebih keras terkait pelanggaran China selama perjalanan yang membawanya ke wilayah Xinjiang. Di duga, di wilayah tersebut China diduga telah menahan lebih dari satu juta orang Uighur dan minoritas muslim lainnya, melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan, dan kerja paksa.

Amerika Serikat melabeli tindakan China di Xinjiang sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Beijing membantah tuduhan tersebut. Mereka menyebut tindakan keras keamanannya di kawasan itu merupakan tanggapan yang diperlukan untuk ekstremisme.

Pernyataan pada Rabu menyebutkan bahwa Bachelet telah menyia-nyiakan kesempatan langka untuk mempromosikan akuntabilitas dengan gagal mengatasi litani pelanggaran HAM sistematis yang dilakukan oleh otoritas China.

Sebaliknya, mereka berkata, "Dia menutupi kekejaman hak asasi manusia pemerintah China, melegitimasi upaya Beijing untuk menutupi kejahatannya, dengan menggunakan pembingkaian 'kontra-terorisme' palsu pemerintah China," seperti, dikutip VOI dari CNA 9 Juni.

Mereka juga mencela, Bachelet telah berulang kali menyebut kamp-kamp penahanan di Xinjiang dengan istilah yang lebih disukai pemerintah China: "pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan".

Secara khusus, mereka menyesalkan sejauh ini kepal HAM gagal merilis laporan tentang situasi hak asasi manusia di China, yang diselesaikan tahun lalu, meskipun ada tuntutan yang meningkat agar laporan itu dipublikasikan.

"Penundaan berulang, tanpa akhir dan tidak dapat dijelaskan menimbulkan pertanyaan serius tentang kredibilitas kantornya untuk memenuhi mandatnya," bunyi pernyataan itu.

Kepercayaan terhadap Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB

Para penandatangan mengatakan, Bachelet "sepenuhnya diam tentang krisis hak asasi manusia yang menyelimuti Tibet" selama empat tahun menjabat, dan "sangat meremehkan tindakan keras" di Hong Kong.

"Kunjungan yang gagal oleh komisaris tinggi tidak hanya memperburuk krisis hak asasi manusia mereka yang hidup di bawah pemerintahan pemerintah China. Tetapi juga sangat membahayakan integritas Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia secara global," terang pernyataan itu.

Sementara tidak ada kelompok hak asasi internasional besar yang menandatangani pernyataan Hari Rabu, Human Rights Watch mengatakan kepada AFP bahwa mereka sama-sama frustrasi dengan para penandatangan.

"Ketika pemerintah yang melakukan kejahatan kekejaman memuji kunjungannya, warga Uighur dan lainnya yang menghadapi pelecehan merasa dikhianati dan menyerukan pengunduran dirinya, itu adalah indikasi yang jelas Bachelet telah gagal dalam tugasnya sebagai komisaris tinggi," kata John Fisher, wakil direktur global HRW dalam email.

Kepala hak asasi PBB, katanya, "harus bekerja untuk membangun kembali kepercayaan yang hancur ini, dengan segera menerbitkan laporannya yang telah lama tertunda tentang pelanggaran Xinjiang. Mengambil langkah konkret untuk mengidentifikasi yang hilang dan ditahan dan berusaha menyatukan mereka kembali dengan orang yang mereka cintai."

Diketahui, Bachelet juga diperkirakan akan menghadapi pengawasan yang signifikan dari negara-negara, atas perjalanannya ke China selama sesi Dewan HAM PBB di Jenewa minggu depan.