ACEH - Beberapa waktu lalu DPR RI sepakat Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tidak mengatur tentang pidana pemerkosaan dan aborsi. Menurut keterangan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya, pidana tersebut akan diatur dalam RKUHP dan Undang-Undang Kesehatan.
"Kami sepakat supaya tidak tumpang-tindih pengaturan normanya," terang Willy di Jakarta, Senin, 4 April, dikutip VOI.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Hukum Acara RUU TPKS Bisa Digunakan untuk Penanganan Kasus Pemerkosaan
06 April 2022, 14:14
RUU TPKS Tak Mengatur Pemerkosaan dan Aborsi untuk Hindari Tumpang-Tindih
Hal tersebut merujuk pada pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, yang menyebut tindak pidana pemerkosaan akan diatur dalam RKUHP demi menghindari tumpang-tindih antarperaturan perundang-undangan.
Willy menjelaskan, tindakan aborsi telah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Kesehatan.
Willy berharap panja dapat menyelesaikan pembahasan 3 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang tersisa, yaitu 2 DIM untuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dan 1 DIM terkait eksploitasi seksual hari ini.
"Semoga jam 10.00 WIB, rapat panja bisa selesaikan 3 DIM itu," katanya.
