Temuan Komnas HAM Terkait Kasus Desa Wadas Bertolak Belakang dengan Ucapan Mahfud MD

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim ke Desa Wadas guna melakukan investigasi. Berdasarkan penggalian informasi, ada empat poin temuan awal, salah satunya adanya kekerasan.

"Temuan awal Komnas HAM RI sebagai berikut, pertama menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan warga yang sudah setuju," terang Beka dikutip VOI dari keterangan tertulisnya, Minggu, 13 Februari.

Akibat kejadian ini, Beka melanjutkan, masih banyak warga yang ketaukan dan trauma dengan kejadian tersebut. 

"Banyak warga dewasa dan anak-anak mengalami trauma," ungkapnya.

Tak hanya itu, Komnas HAM menemukan adanya kerenggangan hubungan antara warga yang setuju dan menolak penambangan batuan andesit. Adapun penambangan batuan alam itu dilakukan untuk mendukung pembangunan Waduk Bener yang jadi Proyek Strategis Nasional (SPN).

Pernyataan Mahfud MD Soal Kejadian di Desa Wadas

Sehari setelah kericuhan di Desa Wadas ramai jadi perbincangan atau pada Rabu, 9 Februari, Mahfud MD menggelar rapat koordinasi bersama beberapa pihak, seperti Mabes Polri, Mabes TNI, kementerian/lembaga terkait, serta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Usai rapat, Mahfud mengatakan bahwa suasana di Desa Wadas kondusif. Kericuhan yang terekam dalam berbagai video di media sosial dia sebut tak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam pada Senin kemarin itu, sama sekali tidak terjadi sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan. Terutama yang ada di media sosial," kata Mahfud dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Kemenko Polhukam RI.

Tak hanya mengklaim suasana kondusif dan damai, Mahfud juga menantang siapapun yang tak percaya terhadap pernyataan pemerintah bisa datang ke sana langsung.

"Wadas itu dalam keadaan tenang dan damai terutama sekarang ini. Yang tidak percaya boleh ke sana. Siapa saja. Itu terbuka tempat itu," tegas eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Sementara terkait diamankannya sejumlah warga Desa Wadas, saat ini sudah dibebaskan setelah sempat ditahan di Mapolres Purworejo, Jawa Tengah. Mereka, sambung Mahfud, sudah kembali ke rumah masing-masing dan tidak mengalami kekerasan apapun oleh aparat penegak hukum.

"Semua sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengatakan gesekan memang terjadi. Hanya saja, hal tersebut hanyalah buntut dari warga setuju dan kontra terhadap pembangunan Waduk Bener.

Adapun kehadiran polisi di Desa Wadas, kata Mahfud, bertujuan untuk melakukan pengamanan agar tidak terjadi gesekan antar warga. "Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan didalam gesekan antar warga itu," ujarnya.

Pengukuran Tanah Tetap Berjalan

Selanjutnya, pemerintah memastikan pengukuran tanah di Desa Wadas untuk pembangunan Waduk Bener yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional akan terus berjalan. Sebab, waduk ini dibangun untuk memenuhi kepentingan rakyat khususnya warga Jawa Tengah dan sekitarnya.

Namun, proses itu nantinya akan didampingi dengan pengamanan terukur dan pendekatan persuasif serta mengedepankan dialog. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga dipastikan ikut mengawal kegiatan pengukuran karena ditemukan adanya intimidasi di antara kelompok yang pro dan kontra.

Sementara untuk pendekatan secara dialog, nantinya akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Gubernur Jawa Tengah akan melakukan dialog dengan warga desa Wadas yang masih menolak," tegas Mahfud.

Sebelum menutup pernyataannya, Mahfud meminta masyarakat tak terprovokasi dengan berita terkait Desa Wadas. "Karena sekarang ini banyak sekali medsos yang seakan-akan ada orang diangkut dari rumahnya. Itu sudah kita cek semuanya, tidak ada," ujarnya.

"Kepada yang suka mem-framing membuat video-video seperti drama itu, saya kira supaya menyadari bahwa Polri, BIN, dan BAIS punya alat untuk tahu bahwa itu semua adalah framing buatan," pungkas Mahfud.

Artikel ini telah tayang dengan judul Kontradiksi Temuan Komnas HAM dan Menko Polhukam Tentang Kekerasan di Desa Wadas.

Selain kasus di Desa Wadas, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI Aceh.