ACEH - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah karena instansi pemerintah masih impor, padahal sudah diingatkan untuk menggunakan produk dalam negeri. Ada dugaan, Presiden akan segera melakukan reshuffle sebab dia jengkel dan menyindir sejumlah menteri, seperti Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan Menteri BUMN.
Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Presiden Jokowi tidak perlu marah, apalagi menyindir menterinya di depan umum terkait reshuffle. Jamiluddin menilai, menunjukkan kemarahan dan menyindir pembantunya di hadapan rakyat bukanlah tindakan yang baik bagi presiden.
BACA JUGA:
"Pemimpin seharusnya mampu mengendalikan amarah di depan umum. Pemimpin yang tak mampu mengendalikan amarahnya akan menurunkan wibawanya sendirinya," ujar Jamiluddin kepada VOI, Jumat, 25 Maret.
Reshuffle Adalah Hak Presiden
Terkait reshuffle, Jamiluddin mengatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Oleh sebab itu, tak sepatutnya presiden marah dan menyindir pembantunya, kemudian dikaitkan dengan reshuffle.
"Kalau presiden menilai kinerja pembantunya rendah, maka langsung saja reshuffle tanpa terlebih dahulu mempermalukannya di depan umum. Dengan begitu, presiden mengangkat menteri dengan baik dan memberhentikannya juga dengan cara baik," terang Jamiluddin.
Lagi pula, lanjutnya, kalau reshuffle dilakukan terlalu sering maka orang akan bertanya, siapa sebetulnya yang salah?
"Yang salah presidennya atau menterinya. Karena bisa saja seleksi menteri yang tidak ketat sehingga kualitasnya memang tak layak menjadi menteri," terang Jamiluddin.
Jika ini yang terjadi, tambahnya, tentu yang salah bukan sang menteri, tetapi pihak yang memilihnya.
"Tapi ada juga kemungkinan, kualitas menteri cukup andal. Hanya saja arahan terhadapnya yang tak jelas sehingga sang menteri tak dapat bekerja maksimal," tambah Jamiluddin.
Jokowi Marah karena Masih Banyak Barang Impor
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal karena instansi pemerintah masih membelanjakan anggaran untuk produk impor. Padahal, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri masih bisa memproduksi barang yang dibutuhkan para instansi.
"Bodoh banget kita ini," kata Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, 25 Maret.
Ia pun menyinggung beberapa produk yang masih diimpor oleh instansi, salah satunya adalah CCTV.
"Apa-apaan ini. Dipikir kita bukan negara yang maju, membuat CCTV saja beli impor," ujar dia.
Jokowi juga menyindir Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang masih mengimpor tempat tidur rumah sakit hingga alat kesehatan. Padahal, produksi tempat tidur rumah sakit telah tersedia di Jogjakarta, Bekasi, dan Tangerang.
Selanjutnya, Kepala Negara juga menyinggung Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang mengimpor alat mesin pertanian.
"Menteri Pertanian. Traktor bukan high tech saja impor. Jengkel saya," ungkap Jokowi.
Kemudian, pensil, kertas, buku tulis, kursi, dan laptop juga masih menggunakan produk luar negeri. Demikian pula dengan sepatu dan seragam tentara dan polisi yang dibeli dari negara lain.
Presiden juga mengancam akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang masih mengimpor barang. Ia meminta Menteri Keuangan untuk memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) serta menahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang belum membelanjakan anggaran untuk produk lokal.
Selanjutnya, Presiden meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengganti direktur utama yang masih mengimpor. Demikian pula dengan kementerian. Jokowi akan melakukan reshuffle apabila masih mengimpor.
"Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Presiden.
Artikel ini telah tayang dengan judul Jokowi Murka Instansi Pemerintah Masih Impor Hingga Sindir Reshuffle, Pengamat: Yang Salah Menteri Atau Presidennya?
Selain Jokowi marah, ikuti berita Aceh terkini. Klik link tersebut untuk berita paling update wilayah Aceh.
Terkait
