ACEH - Beberapa waktu lalu dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), M. Najib Azca, sampaikan sindiran kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, terkait sikapnya terhadap penundaan Pemilu 2024. Melalui akun Facebook-nya, awalnya Najib menjelaskan bahwa dirinya sempat bertanya langsung kepada Ketum PBNU terkait pernyataannya yang disebut mendukung penundaan Pemilu.
Setelah itu, Najib mendapat penjelasan. Usulan untuk menunda Pemilu adalah hal yang wajar dan masuk akal karena kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Berita Aceh Terkini: KPU Tegaskan Pemilu 2024 Digelar 14 Februari 2024
10 Maret 2022, 17:41
"Tapi kemudian perlu dilakukan dialog secara jernih, apakah benar itu solusinya," tulis Najib di akun Facebook-nya mengulang pernyataan Gus Yahya kepada dirinya melalui telepon, dikutip VOI.
Ketum PBNU Terkesan Ambigu
Dari penjelasan tersebut, Najib menilai posisi Gus Yahya sebagai Ketum PBNU terkesan ambigu. Selain itu, pernyataan semacam itu juga mengecewakan sebab tidak secara tegas melakukan penolakan.
"Posisinya yang tidak serta merta menolak usulan penundaan pemilu juga mengecewakan, setidaknya bagi kelompok penentangnya. Posisinya kemudian jadi tampak ambigu meski menawarkan moderasi atawa ‘wasathan’: mengusulkan dialog jernih yang melibatkan berbagai pihak untuk membicarakan ide dan usulan itu," ungkap Najib.
Dia menilai Gus Yahya sebenarnya realistis saat melihat kondisi saat ini akibat pandemi dan krisis internasional.
"Tapi menganggapnya masuk akal tentu tidak niscaya berarti menyetujui. Melainkan mengakui ada kondisi pelik dan alasan absah untuk duduk bersama berdialog secara serius tentang soal tersebut," ujarya.
Lebih lanjut, Najib menilai Gus Yahya sebenarnya paham betul penundaan Pemilu 2024 adalah hal yang sulit terjadi. Ada berbagai langkah yang harus dilakukan dengan risiko dan biaya politik yang amat tinggi.
Selain itu, adanya penolakan dari PDIP, Partai NasDem, dan Partai Gerindra membuat hal ini tampaknya sulit terjadi.
"Lalu, mengapa PBNU tak langsung saja menolak ide penundaan pemilu 2024 itu—seperti misalnya yang disampaikan dengan lugas oleh Sekjen PP Muhammadiyah Dr. Abdul Mu’ti? Ini yang tak mudah diceritakan," ungkap Najib.
Pernyataan Ketum PBNU Terkait Penundaan Pemilu 2024
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Yahya Staquf Cholil, mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 adalah hal yang masuk akal. Apalagi, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan bencana seperti banjir dan gempa bumi.
"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," katanya kepada wartawan saat berkunjung ke Pasaman Barat, Sumatera barat, Minggu, 27 Februari.
Sebagai informasi, isu penundaan pemilu pertama kali digulirkan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Hal ini disampaikan Bahlil usai menyerap suara dari para pengusaha.
Kemudian, wacana ini kembali digulirkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar minggu lalu mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1–2 tahun demi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Usulan Muhaimin disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia secara terbuka mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda karena alasan ekonomi, pandemi, dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang diyakini tinggi.
Selain itu, usulan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia mengaku mendapat aspirasi dari para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak yang ingin adanya keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
