ACEH - Belum lama ini Komisi I DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memanfaatkan faktor kedekatan Indonesia dengan Ukraina dan Rusia untuk menyelesaikan konflik Rusia dengan Ukraina.
Menurut ketarangan Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyari, berdasarkan amanah konstitusi, Indonesia bisa berperan aktif dalam perdamaian dunia dengan mendorong semua pihak menahan diri dan kembali ke meja perundingan.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Cari Solusi Konflik Ukraina-Rusia, Presiden Prancis Telepon Presiden Rusia dan Ukraina
21 Februari 2022, 14:31 -
| BERITA
WNI Terjebak Perang Rusia-Ukraina di Chernihiv, Kemenlu RI Beri Penjelasan
08 Maret 2022, 13:42
“Karena itu, saya meminta agar Kementerian Luar Negeri RI untuk terus mendorong Rusia dan Ukraina untuk menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik,” terang Kharis, Jumat, 25 Februari, dikutip VOI.
Sikap Indonesia Terkait Konflik Rusia dengan Ukraina
Dia melanjutkan, Indonesia tak hanya bisa melakukan kontak langsung dengan Rusia, tetapi juga bisa menyampaikan pendapat kepada negara sahabat dalam forum internasional. Salah satu ruang yang bisa digunakan adalah pertemuan Majelis Umum PBB.
Kharis mengatakan, tujuannya agar Rusia dan Ukraina segera menyudahi konflik bersenjata ini sebelum jatuh lebih banyak korban.
Di sisi lain, tambah Kharis, Kemenlu harus bergerak cepat dalam melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Ukraina. Menurutnya, semua WNI perlu segera dikumpulkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kyiv.
"Kalau perlu, lakukan evakuasi ke negara terdekat yang aman," tegas Kharis.
Politikus PKS itu mengingatkan bahwa eskalasi di Ukraina berjalan dengan cepat, sehingga rentan terjadi korban jiwa. Sementara jumlah WNI di Ukraina mencapai 138 orang.
“Untuk itu perlu segera dilakukan langkah cepat pengamanan hingga bila diperlukan evakuasi sementara ke negara terdekat yang aman,” tegasnya.
Rusia terhadap Hukum Internasional
Kharis juga mendukung sikap Kemenlu RI agar Rusia menaati hukum internasional dan Piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara. Serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara.
"Jadi, DPR dalam berbagai kesempatan selalu mendukung sikap politik luar negeri Kemenlu RI agar setiap negara menekankan penghormatan atas wilayah integral satu negara dan penerapan hukum internasional,” kata Kharis.
Selain konflik Rusia dengan Ukraina, ikuti berita Aceh terkini. Klik link tersebut untuk berita paling update wilayah Aceh.