ACEH – Sebuah video viral di media sosial karena memperlihatkan penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Para penumpang tersebut merupakan penumpang yang baru tiba di bandara untuk menjalani karantina sepulang dari luar negeri.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Anas Thahir, berpendapat, penumpukan terjadi akibat lambatnya antisipasi dan penanganan manajemen karantina oleh pemerintah.
BACA JUGA:
"Pemerintah terlalu lambat melakukan antisipasi dan penanganan manajemen karantina kesehatan bagi pejalan asal luar negeri. Sehingga terjadi penumpukan dan kerumunan orang saat menunggu proses karantina kesehatan hingga berjam-jam lamanya bahkan sampai lewat hari," ujar Anas, Selasa, 21 Desember, seperti dikutip VOI.
Penumpukan Penumpang di Bandara Bisa Picu Klaster Baru
Dia menilai, penumpukan penumpang di bandara bisa menimbulkan klaster baru. Menurutnya, para penumpang terlihat tengah dalam kondisi lelah.
"Keadaan ini malah bisa memicu munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 omicron yang justru sedang kita cegah bersama-sama. Apalagi kondisi stamina para penumpang sedang berada di puncak kelelahan akibat perjalanan panjang di pesawat sehingga memungkinkan kekebalan tubuhnya sedang tidak dalam keadaan prima," terang Anas.
Di samping itu, lanjut Anas, mahalnya biaya karantina juga bisa mengakibatkan para penumpang semakin sengsara. Belum lagi, proses PCR yang lama dan sedikitnya petugas di bandara.
"Mahalnya biaya karantina hotel yang disiapkan, maraknya petugas aji mumpung yang menjual makanan dan minuman dengan harga selangit, sedikitnya petugas di bandara yang disiapkan pemerintah, penanganan test PCR yang bertele-tele, telah mengakibatkan para penumpang makin sengsara," tegas politikus PPP itu.
Ada Warga Tak Mau Karantina di Hotel, padahal Mampu
Oleh sebab itu, Anas meminta pemerintah bertindak cepat memperbaiki kondisi tersebut. Juga perlu adanya koordinasi antar pemangku kepentingan agar penanganan masalah ini bisa berjalan baik.
"Harus ada respons dan tindakan cepat dari aparat untuk memperbaiki keadaan ini sesegera mungkin. Kordinasi antar para pemangku kepentingan, imigrasi, angkasa pura, BNPB, TNI-POLRI, gugus tugas dll, harus diperkuat tanpa saling menunggu apalagi saling melempar tanggungjawab. Ini situasi darurat harus ditangani dengan cara darurat," demikian Anas.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan, ada beberapa warga negara Indonesia (WNI) yang baru pulang plesir dari luar negeri yang menolak karantina di hotel. Hal ini merespons sebuah video viral terkait penumpukan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
Luhut menjelaskan, mereka yang baru pulang dari luar negeri untuk keperluan liburan dan belanja meminta agar bisa dikarantina di Wisma Atlet, daripada mengeluarkan uang untuk karantina di hotel. Sementara, pada kenyataannya mereka mampu melakukan karantina di hotel sesuai ketentuan yang berlaku.
"Banyak yang sebarin video itu, ternyata banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel padahal bisa. Dia minta supaya karantina di Wisma Atlet karena gratis," terang Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 20 Desember.
Artikel ini telah tayang dengan judul Viral Penumpukan Penumpang di Bandara, PPP: Akibat Pemerintah Lambat Antisipasi Penanganan Karantina.
Selain penumpukan penumpang di bandara, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI Aceh.
