Kepala Otoritas IKN Diharapkan dari Kalangan Profesional dan Tidak Terafiliasi Parpol

"Saya minta orang yang dipilih dan ditunjuk oleh Presiden haruslah orang yang profesional, yang punya integritas, kapabilitas dan tidak terafiliasi kepada salah satu partai politik mana pun,” terang Guspardi kepada VOI, Jumat, 21 Januari. 

Alasan Otoritas IKN Sebaiknya Bukan dari Parpol

Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan alasannya, yaitu jabatan kepala otoritas IKN ditunjuk langsung oleh presiden Indonesia, bukan dipilih oleh rakyat melalui pilkada. Oleh sebab itu, jabatan tersebut langsung bertanggung jawab kepada kepala negara. 

"Jadi kepala otorita ini penunjukan. Kalau dia orang yang dipilih oleh rakyat ya silakan saja bertarung karena merupakan kehendak dan keinginan masyarakat," terangnya. 

Dia menjelaskan, kepala otoritas ditunjuk sama seperti dengan pj (penjabat-Red) gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya habis lalu ditunjuk dan dipilih. Menurutnya, penunjukan bukan berdasarkan aspirasi masyarakat sehingga harusnya terhindar dari hal-hal terkait afiliasi parpol mana pun. 

"Jadi harus profesional dan paham dengan tugasnya", tegasnya.

Guspardi juga berharap agar kepala otoritas IKN bukanlah orang yang pernah bermasalah dengan kasus hukum. 

"Agar tidak menimbulkan kegaduhan pilihlah orang-orang untuk memimpin otorita IKN bukan orang yang bermasalah, baik masalah hukum, integritasnya, moral, dan lain sebagainya," lanjut Guspardi.