ACEH - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Ahmad Muzani, meminta pemerintah berpikir ulang terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako.
Menurutnya, hal tersebut merupakan rencana penerapan pajak terhadap jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, dan beberapa sembako yang dinilai justru semakin menyusahkan rakyat.
BACA JUGA:
"Kami sangat mengerti situasi keuangan negara yang sedang berat, apalagi dalam situasi seperti pandemi sekarang ini yang menyebabkan target pajak tidak tercapai, sehingga penerimaan negara defisit," ungkap Muzani, dikutip dari Antara, Senin, 14 Juni.
Ia menjelaskan, jika jalan keluar atas situasi keuangan nasional adalah memajaki barang-barang kebutuhan pokok dan kegiatan-kegiatan riil masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, itu malah semakin membebani rakyat.
Oleh sebab itu, ia menilai bahwa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Anggota DPR Usul Objek Pajak Baru, Misalnya Pertambangan
Muzani menyarankan pemerintah menerapkan objek pajak baru terhadap kegiatan-kegiatan atau barang-barang yang bukan prioritas kebutuhan rakyat, misalnya aktivitas pertambangan, perkebunan, dan korporasi yang lain.
"Penerapan objek baru tersebut merupakan upaya untuk meringankan beban keuangan negara dan juga meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan," ujarnya.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra itu juga mengingatkan agar pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap setiap pembiayaan kebutuhan negara agar tidak terjadi pemborosan.
Selain itu menurut dia, pemerintah perlu menutup kemungkinan adanya kebocoran anggaran negara di setiap pembiayaannya.
"Kemudian, terhadap beban keuangan yang semakin berat, Gerindra menyarankan agar pemerintah memperketat pembiayaan-pembiayaan yang dianggap pemborosan, termasuk menutup kemungkinan kebocoran anggaran, dan memangkas biaya-biaya yang dianggap tidak perlu," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih tetap fokus memulihkan ekonomi sehingga dirinya sangat menyayangkan adanya kegaduhan di masyarakat terkait isu sembako dikenai PPN.
"Pemerintah benar-benar menggunakan instrumen APBN karena memang tujuan kita adalah pemulihan ekonomi dari sisi 'demand side' dan 'supply side'," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Kamis 10 Juni.
Dia menjelaskan, draf RUU KUP baru dikirimkan kepada DPR namun belum dibahas sehingga sangat disesalkan munculnya kegaduhan mengenai isu pengenaan PPN untuk sembako.
Terlebih menurut dia, draf RUU KUP bocor dan tersebut ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak secara utuh sehingga menyebabkan kondisi "kikuk".
Artikel ini telah tayang di VOI.id dengan judul Gerindra Paham Betul Keuangan Negara Sedang Berat, tapi Pajak Sembako Tidak Berbanding Lurus dengan Upaya Menyejahterakan Rakyat. Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Terkait
