ACEH – Netty Prasetiyani Aher, anggota Komisi IX DPR, meminta pemerintah berhenti menguji kesabaran rakyat dengan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terjadap barang kebutuhan pokok. Ia meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut.
"Rencana pengenaan PPN untuk barang kebutuhan pokok tersebut harus dibatalkan! Pemerintah harus peka dengan kondisi masyarakat saat ini!" tegas Netty, Kamis, 10 Juni.
BACA JUGA:
"Berhentilah menguji kesabaran rakyat dengan membuat kebijakan yang tidak masuk akal!" tambahnya.
Menurut Netty, kebijakan tersebut tidak masuk akal karena bisa menambah beban rakyat yang saat ini sedang sulit di tengah pandemi. Kebijakan tersebut akan membuat harga sembako naik.
"Tentunya makin membebani masyarakat yang sedang terengah-engah karena dampak pandemi," jelasnya.
Pemerintah Seharusnya Menyejahterakan Rakyat, Bukan Menyengsarakan
Saat ini, lanjur Politikus PKS itu, banyak masyarakat yang hidup susah karena penghasilan anjlok atau bahkan kehilangan pekerjaan. Terlebih lagi, daya beli masyarakat juga masih rendah.
"Ini kebijakan yang tidak pro rakyat," terangnya.
Netty mengingatkan pemerintah supaya berpikir keras dalam mencari sumber pendapatan negara. Pemerintah, katan Netty, jangan hanya cari cara mudahnya saja!
"Apakah pemerintah sudah tidak tahu lagi cara mencari sumber pendapatan negara kecuali dengan menarik pajak dari rakyat? Sembako pun dipajaki dan dinaikkan nilai pajaknya. Dengan jumlah penduduk yang besar, menarik pajak dari rakyat memang menjadi cara mudah mengumpulkan uang," paparnya.
Netty menilai, pemerintah seharusnya lebih kreatif mencari sumber pendapatan negara dari sektor yang lain. Selain itu, pemerintah juga harus serius melakukan efesiensi terhadap pengelolaan anggaran dan memastikan tidak ada korupsi dan kebocoran anggaran.
"Alih-alih cari cara gampang dengan menarik pajak dari rakyat," katanya.
Tak selesai di situ, Netty nengingatkan pemerintah mengenai tugasnya untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat, bukan malah menghadirkan kesengsaraan.
"Pengenaan PPN sembako akan membuat rakyat kian tercekik. Jumlah keluarga miskin akan bertambah dan pasti berdampak pada standar kesehatan," jelasnya
Ia khawatir, dengan adanya kebijakan tersebut, semakin banyak keluarga yang kesulitan memenuhi standar gizi untuk anak-anak, bahkan dapat mengancam naiknya angka stunting dan gizi buruk.
"Saat ini saja angka stunting dan gizi buruk kita masih tinggi, bahkan stunting kita nomor empat tertinggi di dunia," tandas Netty.
Diketahui pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak.
Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.
Barang itu meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.
Artikel ini telah tayang di VOI.id dengan judul Wacanakan PPN Sembako, PKS: Berhenti Uji Kesabaran Rakyat. Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Terkait
