ACEH - Komisi IX DPR akan melakukan pemanggilan terhadap BPJS Kesehatan guna meminta keterangan terkait 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor, bahkan dijual di forum internet.
Saleh Partaonan Daulay, anggota Komisi IX DPR, mengaku terkejut dengan adanya kabar kebocoran dan jual beli data tersebut.
BACA JUGA:
"Mestinya dijaga kerahasiaannya oleh lembaga di negara kita, seperti BPJS. Ini jangan sampai bocor keluar!" kata Saleh di Sekretariat DPP PAN, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Mei.
DPR Akan Ajukan 3 Pertanyaan kepada BPJS Kesehatan
Ia mengatakan, dalam pemaparan kepada komisi IX DPR, sejak beberapa tahun terakhir BPJS Kesehatan mengaku bahwa sistem komputerisasi mereka merupakan sistem komputerisasi yang sangat aman. Oleh sebab itu, data pribadi peserta semestinya terpelihara dengan benar dan tidak bocor.
"Karena itu nanti kami akan mengusulkan bagaimana agar BPJS kesehatan memberikan keterangan secara khusus pada komisi IX terkait dengan kebocoran ini," terang Saleh.
Ia mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan 3 hal soal kebocoran data tersebut.
"Pertama, yang perlu dilihat data itu bocornya kenapa, itu perlu kita tanyakan. Kemudian kedua, apa dampak dari kebocoran itu terhadap pelayanan. Ketiga, kira-kira apa bahayanya kebocoran itu bagi kita semua," jelas Saleh.
Menurutnya, ketiga hal tersebut penting untuk dipertanyakan karena data peserta BPJS Kesehatan telah hampir 210 juta warga negara terdaftar.
"Kalau semuanya bocor datanya ke orang kan, waduh bahaya! Jadi kita lihat bagaimana dampaknya keseriusan terkait itu," ungkap Saleh.
Menurutnya, sudah ada penjadwalan rapat dengar pendapat dengan BPJS Kesehatan minggu depan. Salah satu yang akan dibahas adalah penjelasan terkait kebocoran data ini, selain masalah vaksinasi.
"Kan banyak ya, salah satunya ini (kebocoran data, red). Mulai vaksin AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, dan gotong royong," ungkap legislator dapil Sumut II itu.
Ia menambahkan, dari ketiga pertanyaan tersebut, nantinya Komisi IX DPR akan mendorong pengusutan kebocoran data tersebut. Bila perlu dilakukan audit digital forensik yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara.
"Tentu kita akan mengupayakan akan diusut mengapa ini bisa bocor. Diantaranya pada ujungnya dilakukan audit pada kebocoran itu," ungkap Saleh.
Selain itu, Saleh juga menyinggung soal data BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, hal itu menjadi motivasi Komisi IX DPR untuk bekerja bagaimana membuat lembaga-lembaga tersebut menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.
"Kalau ini di sini (BPJS Ketenagakerjaan, red) bocor, kemudian Mensos katakan data 25 juta salah itu kan serius itu. Apakah itu ada keterkaitan segala macam kita belum tahu," jelas Saleh.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Risma menyebutkan 21 juta data ganda tersebut sudah dinonaktifkan oleh Kemensos agar dapat menampung lebih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bansos di seluruh wilayah Indonesia.
"Saya terus terang sampai hari ini sudah bolak balik mempertanyakan data yang ada di BPJS Kesehatan itu. Itu belum clear juga tiba-tiba Mensos katakan ada 25 juta data yang tidak sesuai. Berarti selama ini 25 juta dikasih bantuan atau tidak? Bagaimana mengkoreksinya bagaimana tarik lagi atau enggak? Kan enggak mungkin! Nah sekarang katanya data itu ditidurkan, terus kapan dibangunkan lagi? Atau dibiarkan tidur terus?" kata Saleh.
Artikel ini telah tayang di VOI.id dengan judul Klarifikasi Kebocoran 279 Juta Data WNI, Komisi IX DPR Panggil BPJS Kesehatan Pekan Depan. Waktunya Merevolusi Pemberitaan!