ACEH - Saat ini Polri belum menerapkan layanan registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor adalah peserta aktif BPJS sebab hal tersebut masih dalam proses. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit STNK Korlantas Polri, Kombes Pol. Taslim Choirudin.
"Bukan mengulur, melainkan menjalankan proses," terang Taslim di Jakarta, Kamis 10 Maret, dikutip VOI.
Sikap Polri terhadap Kebijakan Pemerintah
Taslim menjelaskan, perubahan layanan kepolisian terkait BPJS merupakan kebijakan pemerintah. Menjalankan birokrasi pemerintah adalah kegiatan manajerial. Layanan yang merupakan manajerial tidak boleh meninggalkan proses atau prosedur.
BACA JUGA:
-
| BERITA
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pembelian Tanah, Komisi II DPR Mempertanyakan
21 Februari 2022, 13:12
"Jika itu ditinggalkan, potensi terjadinya pelanggaran hukum menjadi terbuka. Berbeda dengan kepemimpinan yang berorientasi pada hasil. Maka, manajerial harus berorientasi pada proses atau prosedur," terangnya.
Taslim melanjutkan, pimpinan Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah, terutama dalam kapasitas sebagai bagian dari aparatur pemerintah.
Sebagai bagian dari aparatur pemerintah, tambah Taslim, Polri tidak hanya memosisikan diri sebagai penjaga keamanan yang menjamin iklim kondusif dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai salah satu prasyarat pembangunan nasional, tetapi juga dinamisator.
"Polri secara aktif mendorong seluruh komponen masyarakat dinamis dalam berproduksi atau menghasilkan produk-produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau agar tercapai tujuan berbangsa dan bernegara," katanya.
Proses Polri Terkait STNK bagi Peserta Aktif BPJS
Proses yang mesti dilalui Polri untuk menerapkan kebijakan tersebut, terang Taslim, pertama merevisi regulasi terkait dengan taktis dan teknis pelaksanaan fungsi regident kendaraan bermotor, yaitu Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Regident Kendaraan Bermotor.
Kedua, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuat kebijakan dan membangun standar operasional prosedur (SOP). Hal ini karena ada keterkaitan pelayanan STNK dengan kewajiban pembayaran pajak dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) oleh Bapenda dan PT Jasa Raharja.
"Jangan sampai masyarakat yang sudah punya iktikad baik membayar pajak akhirnya dirugikan (kena denda) oleh karena belum memenuhi syarat kewajiban ikut serta dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," kata Taslim.
Ketiga, integrasi sistem dengan BPJS. Terkait hal ini, Taslim menyebutkan selama ini Polri sudah berupaya maksimal dengan berbagai cara termasuk membangun sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan dan/atau wajib pajak.
Menurut Taslim, setelah tiga langkah di atas telah, Polri masih butuh waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat.
Disebutkan pula empat proses tahapan di atas sudah dikomunikasikan dan minta dimaklumi kepada para pihak. Polri tidak ingin dengan adanya tambahan syarat kartu BPJS aktif justru menjadi kontraproduktif atas kepercayaan dan kredibilitas Polri di tengah masyarakat.
"Sekali lagi saya katakan Polri tidak mengulur, tetapi kami menjalankan tahapan proses," kata Taslim.
Pemerintah memberlakukan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat untuk mengakses berbagai layanan publik melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 6 Januari 2022. Layanan publik itu meliputi bidang ekonomi, pendidikan, dan ibadah serta hukum.
Pemerintah menargetkan 98 persen penduduk menjadi peserta JKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024.
Terkait
