Data Pribadi Aplikasi eHAC Bocor, Ini Penjelasan Kemenkes

ACEH - Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Iqbal, menyayangkan adanya dugaan kebocoran data pribadi dari aplikasi milik pemerintah, yakni aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC). Setidaknya ada 1,3 juta pengguna aplikasi milik Kementerian Kesehatan RI ini yang terdampak kebocoran data. 

Data yang bocor meliputi ID pengguna yang berisi nomor kartu tanda penduduk (KTP), paspor serta data dari hasil tes COVID-19, alamat, nomor telepon dan nomor peserta rumah sakit, nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, foto, serta sejumlah data penting lainnya. 

"Kebocoran data pribadi di aplikasi milik pemerintah ini merupakan bentuk keteledoran dan kurang bertanggung jawabnya pemerintah, apalagi kebocoran data ini bukan kali ini saja," ujar Iqbal kepada wartawan, Rabu, 1 September.

Sekretaris Fraksi PPP MPR RI itu mengatakan, kasus kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia tidak bisa dianggap enteng. Sebab, masyarakat rugi berkali-kali karena kasus kebocoran data ini. 

"Dalam kasus kebocoran data dari eHAC, Kementerian Kesehatan RI dan pihak terkait harus meminta maaf kepada publik atas terjadinya kasus ini, bukan hanya mencari siapa yang bersalah," tegas Iqbal.

Menurutnya, kasus kebocoran data pribadi di website pemerintah maupun perusahaan BUMN membuat masyarakat terkena dampaknya, baik secara materi maupun non-materi. Oleh karena itu, Komisi I DPR meminta pemerintah maupun perusahaan BUMN terus memperkuat sistem keamanan data. 

"Sistem keamanan data yang lemah bisa mengundang kejahatan siber seperti penipuan online dan lainnya," pungkas politikus PPP itu.

Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai dugaan kebocoran data aplikasi eHAC Kementerian Kesehatan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada aplikasi sejenis yang dikeluarkan pemerintah. Seiring, di masa pandemi ini masyarakat diharuskan mengunduh aplikasi tertentu untuk bisa mengakses pelayanan publik.

"Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," ujar Netty kepada wartawan, Rabu, 1 September.

Netty juga mempertanyakan keamanan data di aplikasi PeduliLindungi yang menjadi syarat melakukan perjalanan selama PPKM. 

"Bagaimana kemananan data di aplikasi PeduliLindungi? Apakah ada jaminan data tidak bocor?" tanya Netty.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengingatkan, Pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan hanya janji-janji belaka.

"Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi PeduliLindungi," katanya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kata Netty, semestinya pemerintah meminta maaf pada rakyat. Selain itu, Pemerintah harus melibatkan aparat keamanan untuk mengusut kejahatan siber ini agar peretasnya tertangkap dan dihukum.

"Akui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut serta meminta maaf lah pada rakyat. Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar," pungkas Netty.

Kemenkes Klaim Data eHAC Tidak Bocor

Kementerian Kesehatan RI memastikan data 1,3 juta pengguna eHAC (electronic-Health Alert Card) tidak bocor. Data yang dimaksud tidak mengalir ke pihak mitra, pihak yang diyakini mengalami kebocoran.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI dr Anas Ma'ruf MKM. Menurutnya, data pengguna eHAC tetap aman di pihak Kemenkes RI.

"Kemenkes memastikan bahwa data masyarakat yang ada dalam sistem eHAC tidak bocor dan dalam perlindungan, data masyarakat yang ada di dalam eHAC tidak mengalir ke platform mitra," ungkap Anas dalam konferensi pers Kemenkes RI Rabu, 1 September.

Sementara itu, juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiawan menyebut dugaan kebocoran yang dilaporkan vpnMentor tersebut sebenarnya merupakan bagian dari keamanan siber.

"Bahwa apa yang terjadi saat ini bukan terkait kebocoran data, ini bagian dari proses. Kalau di keamanan siber mengenalnya threat information sharing," jelasnya.

Dijelaskan, vpnMentor memberikan informasi tentang kerentanan pada sistem eHAC yang kemudian diverifikasi. Informasi tersebut lantas ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatand.

"Jadi, data-data yang ada masih tersimpan dengan baik. Informasi ini sebagai bagian dari mitigasi risiko untuk melakukan langkah pencegahan," tegas Anton.

Artikel ini telah tayang dengan judul Diserang DPR, Kemenkes Klaim Data Pengguna eHAC Tidak Bocor. Selain data pribadi, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI.id, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!