ACEH - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengingatkan semua kalangan, yaitu pemerintah, aparat, serta masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi ledakan kasus COVID-19 pascalibur Lebaran di seluruh wilayah, terutama DKI Jakarta.
Ia menilai bahwa pemerintah, baik pusat maupaun daerah, banyak yang mengeluarkan aturan secara tidak konsisten. Oleh sebab itu, daripada saling melempar kesalahan, lebih baik bekerja sama untuk mencegah penambahan kasus COVID-19.
BACA JUGA:
“Apabila ternyata benar kasus melonjak, saya harap kita tidak saling menyalahkan, karena semua pihak ada kontribusi kesalahan," katanya di Jakarta, Minggu, 16 Mei, malam.
Pengetatan Digelar terhadap Arus Balik Lebaran
Ia juga menyayangkan keputusan masyarakat untuk mudik selama libur Idulfitri bulan ini. Padahal, pelarangan serta upaya pencegahan telah dilakukan aparat.
"Polisi juga sudah maksimal melakukan berbagai upaya seperti penyekatan, pemeriksaan, tes acak. Namun, memang pada akhirnya tidak bisa membendung lonjakan warga yang ingin mudik. Jadi, ini harus koreksi bagi kita semua,” terang Sahroni.
Seperti diketahui, Korlantas Polri memberlakukan pengetatan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang memasuki wilayah Jabodetabek pada arus balik Lebaran 2021 dengan mendirikan 109 pos pemeriksaan untuk menggelar tes antigen secara acak yang bertujuan menekan kasus COVID-19.
Menurut Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Istiono, sebanyak 72 orang reaktif COVID-19 dari jumlah sampel acak sebanyak 13.675 orang yang menjalani tes antigen pada sejumlah Pos Penyekatan di Indonesia.
"Random test yang dilaksanakan seluruh Indonesia sebanyak 13.675 hari ini, yang reaktif 72 orang,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di Jakarta, Minggu, 16 Mei, malam.
Artikel ini telah tayang di VOI.id dengan judul Kebijakan Mudik Tak Konsisten, DPR: Kalau COVID-19 Melonjak Jangan Saling Menyalahkan. Waktunya Merevolusi Pemberitaan!