“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan saat kuota pertalite benar-benar kritis,” terang Puan dalam keterangan resmi, dikutip VOI pada Jumat, 12 Agustus.
Konsumsi Pertalite Mendekati Batas Kuota Subsidi
Dia menambahkan, konsumsi pertalite telah mendekati batas kuota subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 23,05 juta kiloliter (KL). Sementara, cadangan yang ada diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Anggota Komisi VII DPR Desak Pertamina Transparan soal Ketersediaan Stok Pertalite
15 Agustus 2022, 14:24 -
| AKTUAL
Kilang Pertamina Cilacap Terbakar, Ketua DPR Minta Dilakukan Audit Sistem Pengamanan
15 November 2021, 19:45
Terhitung hingga Juli lalu, konsumsi pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL. Dia melanjutkan, konsumsi pertalite yang tinggi akibat BBM jenis premium ditiadakan.
Oleh sebab itu, lanjut Puan, contingency plan perlu dibarengi penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.
“Apalagi di sejumlah daerah sudah terjadi kelangkaan pertalite dan menyulitkan masyarakat,” lanjutnya.
Ia mengimbau pemerintah tidak mendiamkan fakta ini, agar masyarakat kelas menengah ke bawah bisa tetap mengakses BBM bersubsidi.
“Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis pertalite,” sebut Puan.
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi
Di sisi lain, kata dia, subsidi BBM sebenarnya sudah menyedot APBN hingga Rp502 triliun dan terancam membengkak sebab angka konsumsi pertalite diprediksi akan bertambah.
Mantan Menko PMK itu pun mendorong agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan.
“Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” tutur Puan.
Ia juga meminta pemerintah semakin masif menyosialisasikan program subsidi tepat sasaran dan mengeluarkan regulasi pembatasan BBM subsidi.
“Dengan begitu, subsidi dari pemerintah, termasuk alokasi tambahan anggarannya, betul-betul tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang berhak memperolehnya,” pungkas Puan.
Terkait
