Jelang Pemilu 2024, Anggota DPR Minta KPU dan Pemda Atasi Masalah Data Kependudukan

Menurut Gupardi, persoalan terkait data kependudukan biasanya tidak berbeda jauh dengan pemilu sebelumnya, yaitu perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dan penerbitannya saat ketersediaan blanko terbatas.

"Jika terdapat kekurangan blanko e-KTP, maka pemda diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah pusat karena Kemendagri, melalui dirjen Dukcapil, telah menjamin ketersediaan blangko e-KTP," terangnya.

Guspardi juga meminta KPU di daerah mengantisipasi serta meminimalkan potensi masalah terkait persiapan pemilu 2024, seperti daftar pemilih pada data penduduk yang telah meninggal, pindah alamat, pemilih pemula, status perkawinan, serta pensiunan anggota TNI/Polri.

KPU dan Pemda Harus Aktif Jemput Bola

Dia mengatakan, dalam penyelenggaraan pemilu harus ada terobosan yang lebih proaktif. Selain itu, pemerintah daerah juga harus berkonsolidasi dan bersinergi dalam persiapan menghadapi pemilu 2024.

"Diperlukan juga pencocokan antara data di pemerintah daerah dengan data daftar pemilih tetap (DPT) yang dimiliki KPU," tuturnya.

KPU dan pemda harus lebih aktif lagi menjemput bola dan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, agar lebih menyadari pentingnya administrasi data kependudukan.

Artikel ini telah tayang dengan judul Data Kependudukan Jadi Persoalan Hadapi Pemilu 2024, DPR Minta KPU dan Pemda Bergerak.

Selain persoalan jelang pemilu 2024, ikuti berita Aceh terkini. Klik link tersebut untuk berita paling update wilayah Aceh.