ACEH - Angka kemiskinan Aceh masih tinggi. Pakar ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK), Muhammad Nasir, meminta Achmad Marzuki fokus pada penurunan angka kemiskinan selama menduduki kursi Penjabat (Pj.) Gubernur Aceh.
"Karena sifatnya jangka pendek, hanya satu dua tahun menjabat, maka prioritas utama pada pengurangan kemiskinan di Aceh yang masih relatif tinggi di Sumatra,” terang Nasir, Rabu, 6 Juli, dikutip VOI dari Antara.
Angka Kemiskinan Aceh Tertinggi di Sumatra
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh menjadi yang termiskin di Pulau Sumatra dengan jumlah penduduk miskin mencapai 850 ribu orang atau 15,53 persen pada September 2021.
Nasir melanjutkan, tentu angka kemiskinan berhubungan dengan sektor ekonomi masyarakat. Saat ini sektor ekonomi paling dominan di masyarakat Aceh adalah pertanian, perikanan, dan beberapa sektor primer lain.
“Sektor primer ini masih perlu perhatian khusus dari pemerintah Aceh melalui APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) agar lebih diprioritaskan sehingga banyak petani, nelayan yang mendapatkan manfaat,” terangnya.
Selain itu, Pj. Gubernur Aceh ini juga diminta fokus pada penguatan sektor usaha mikro dan kecil menengah (UMKM).
Apalagi, kata dia, banyak masyarakat Aceh yang menggeluti sektor informal tersebut, tetapi belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Terlihat dari penggunaan APBA yang tidak fokus pada program prioritas penurunan angka kemiskinan seperti penguatan UMKM.
“Memang banyak program pembangunan selama ini tapi tidak semua langsung berdampak jangka pendek, misalnya sektor pendidikan lebih jangka panjang sifatnya,” katanya
Penggunaan APBA untuk Masyarakat Menengah ke Bawah
Nasir mengatakan, sangat diharapkan penggunaan APBA ke depan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
“Penguatan sektor UMKM ini perlu menjadi prioritas. Maka dalam APBA ke depan perlu difokuskan saja kepada program prioritas yang mengarah pada pengurangan kemiskinan,” katanya.
Apalagi, Aceh memiliki dana otonomi khusus (otsus) yang cukup besar, namun angka kemiskinan masih tinggi. Tentu ini sangat kontras dengan realitas di tengah masyarakat Aceh selama bertahun-tahun.
“Sudah sekian lama kita menerima otsus maka seharusnya angka kemiskinan turun lebih tajam. Jadi prioritas awal dari Pj. Gubernur ini menekan angka kemiskinan, kalau bisa menurunkan lebih banyak lagi persentase angka kemiskinan,” katanya.
Selain itu, Pj. Gubernur Aceh juga diminta aktif dalam peningkatan promosi investasi yang selama ini belum maksimal, baik investasi luar negeri maupun domestik.
“Kalau investasi kuat maka ikut mengurangi kemiskinan juga. Selama ini kita lihat lebih dominan dari belanja pemerintah untuk stimulus roda perekonomian masyarakat,” kata Nasir.