Perubahan Iklim Butuh Penanganan, BMKG Ingatkan Pemerintah Terkait Risiko dan Kerugian

ACEH - Perubahan iklim di Indonesia butuh perhatian lebih. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil langkah mitigasi komprehensif dan terukur. Hal tersebut untuk menekan laju perubahan iklim.

Dwikorita menjelaskan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Rabu, jika keadaan saat ini dibiarkan terus maka kenaikan suhu di seluruh pulau utama Tanah Air bisa mencapai 4 derajat Celcius pada tahun 2100. Angka ini ini empat kali dibandingkan zaman pra-industri.

Dampak Buruk Perubahan Iklim

Dia menambahkan, akibat kenaikan suhu ini diperkirakan es di puncak Jaya Wijaya di Papua akan hilang sepenuhnya pada tahun 2025. Untuk diketahui, pada tahun 2020 puncak tersebut punya ketebalan es 31,49 meter.

"Mitigasi harus dilakukan segera, tidak bisa ditunda-tunda karena situasi kekinian sangat mengkhawatirkan. Contohnya, Siklon Seroja yang terjadi di NTT tahun lalu, semestinya siklon tersebut tidak terjadi di wilayah tersebut, tapi akibat perubahan iklim siklon tersebut muncul," terang Dwikorita dalam Seminar Dinamika Atmosfer Regional Provinsi Utara dalam rangka peringatan Hari Meteorologi Dunia (HMD) ke-72, Selasa, 12 April, dikutip VOI.

Dia menjelaskan, peningkatan suhu akan memicu sering terjadinya cuaca ekstrem serta anomali iklim. Selain itu, intensitasnya juga akan semakin kuat dengan durasi yang panjang.

Kondisi tersebut, lanjutnya, akan menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Tidak hanya bersifat materiil seperti infrastruktur, tetapi juga korban jiwa.

"Jadi jangan heran jika saat musim kemarau juga terjadi hujan dan banjir, atau musim kemarau akan terasa lebih panas dan kering. Pun saat musim hujan, jauh lebih lebat sehingga memicu bencana hidrometeorologi," imbuhnya dikutip Antara.

Bencana Alam di Indonesia Akibat Perubahan Iklim

Dwikorita menerangkan, bencana hidrometeorologi di Indonesia mengalami peningkatan, menjadi bencana terbesar dengan persentase 95 persen.

Selama tahun 2021, bencana mencapai 5.402 kasus yang notabene merupakan sebagai dampak perubahan iklim global.

Dwikorita menegaskan, pemerintah bersama semua elemen masyarakat harus bekerja sama dan gotong royong dalam melakukan aksi mitigasi. Mulai dari penghematan listrik, air, pengelolaan sampah, pengurangan energi fosil dan menggantinya dengan kendaraan listrik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, restorasi bakau, dan lain sebagainya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rachmayadi mengatakan bahwa mitigasi bencana merupakan urusan bersama, yakni pemerintah, dunia usaha hingga masyarakat.

Menurutnya, bencana merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dan masa depan kesejahteraan anak bangsa, karenanya harus diurus bersama.