ACEH - Beberapa waktu lalu anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih serius dalam mencegahan serta mengendalikan kebakaran hutan di Indonesia. Hal tersebut terkait alokasi anggaran KLHK untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim yang sangat kecil.
Johan mengkritik porsi belanja KLHK yang pos total anggarannya mencapai Rp11,22 triliun, tetapi untuk alokasi untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim hanya 2,3 persen dari total belanja KLHK. Dia menilai, hal tersebut patut dipertanyakan sebab Indonesia merupakan kawasan rawan bencana dan butuh anggaran yang memadai.
“Saya minta KLHK lebih serius melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi. Demikian juga komitmen untuk membentuk 20.000 kampung iklim untuk penguatan aksi lokal pengendalian perubahan iklim," terang Johan, Kamis, 7 April, dikutip VOI.
Porsi Anggaran Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
Johan menjelaskan, anggaran belanja utama KLHK seharusnya diperuntukkan bagi penurunan laju deforestasi dan menjaga kondisi lingkungan pada toleransi yang dibutuhkan. Namun, pada porsi anggaran sangat tidak memadai.
Oleh sebab itu, dia menyayangkan kecilnya porsi anggaran untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim yang dialokasikan KLHK. Dia menilai, negara harus punya kewaspadaan sebagai daerah rawan bencana yang diperparah dengan perubahan iklim yang berakibat pada penambahan jumlah kejadian bencana.
"Saya mendorong KLHK menyiapkan anggaran yang memadai untuk mencegah dan menangani bencana serta menahan laju perubahan iklim," tegas Johan.
BACA JUGA:
Johan juga menyoroti pentingnya pengawasan terkait kelestarian dan produktifitas lingkungan hidup.
"Saat ini oligarki telah menguasai dan mengatur pembangunan kita sehingga harus ada sistem pengawasan ketat untuk memastikan hutan kita tetap lestari dan produktif. Karena bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan," papar Johan.
Target KLHK Aspek Lingkungan Sangat Kecil
Selain itu, Johan juga mengkritisi target KLHK dalam aspek lingkungan yang masih sangat kecil. Bahkan, kata dia, KLHK belum memiliki perencanaan strategis untuk meningkatkan target indeks kualitas lingkungan hidup, kinerja pengelolaan sampah, serta menurunkan laju deforestasi.
Sebab, tambah Johan, luas hutan yang dilepaskan untuk tanah obyek reforma agraria (TORA ) sebesar 728,1 ribu hektar. Belum lagi luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat sebesar 1.750.000 hektar.
Karenanya, dia mempertanyakan sejauh mana pengawasan KLHK terhadap lahan-lahan yang telah dilepaskan tersebut. Serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan lahan itu lantaran luasnya sangat besar dan perlu dievaluasi pula sejauh mana dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu saya minta pemerintah berani menghentikan berbagai proyek yang akan merusak kawasan hutan secara masif yang berujung pada bencana ekologis. Ancaman deforestasi harus selalu dipertimbangkan dalan setiap kebijakan pembangunan demi masa masa depan kehidupan dan tanah air negara kita," pungkas Johan.
Artikel ini telah tayang dengan judul Alokasi Anggaran Ketahanan Bencana Minim, DPR Minta KLHK Serius Cegah Kebakaran Hutan.
Selain pencegahan kebakaran hutan, ikuti berita Aceh terkini. Klik link tersebut untuk berita paling update wilayah Aceh.
