Keseriusan Penanganan Stunting di NTT Dibuktikan dengan Kunjungan Presiden

ACEH - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk keseriusan negara terkait penanganan stunting (kekerdilan) pada anak.

“Timor Tengah Selatan, NTT, sengaja menjadi titik tumpu kunjungan Presiden Joko Widodo. Mengingat NTT merupakan provinsi prioritas penanganan stunting dengan prevalensi 37,8 persen di tahun 2021, tertinggi dari angka rata-rata prevalensi stunting semua provinsi di tanah air yang mencapai 24,4 persen,” terang Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Maret, dikutip VOI.

Penanganan Stunting di Desa Kesenana Jadi Fokus Presiden 

Dia menjelaskan, Desa Kesetnana merupakan gambaran umum dari 278 desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memiliki angka prevalensi kekerdilan mencapai 48,3 persen. Data tersebut berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021.

Desa Kesetnana menjadi fokus utama Presiden sebab kekerdilan di wilayah tersebut disebabkan oleh sulitnya warga mendapatkan akses air bersih, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan. Oleh sebab itu, hampir sebagian besar warga di Desa Kesetnana tidak punya jamban yang layak dan tidak paham soal pentingnya edukasi kesehatan.

Di sisi lain, Jokowi juga menyoroti data SSGI 2021 yang menyatakan NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori merah, maksudnya memiliki angka prevalensi kekerdilan di atas 30 persen.

Tujuh kabupaten/kota bahkan berkategori kuning atau angka prevalensinya menyentuh angka 20 hingga 30 persen. Lebih miris lagi, tak ada satu pun kabupaten/kota yang berstatus hijau atau berpravelensi kekerdilan antara 10 hingga 20 persen.

Beberapa Faktor Stunting di NTT

Hasto menekankan, tingginya angka prevalensi stunting atau kekerdilan di NTT tak hanya soal kesehatan atau kekurangan gizi pada anak. Hal lain yang berkaitan dengan itu adalah bagaimana sebuah keluarga mendapatkan akses fasilitas pelayanan kesehatan, dampak dari faktor kemiskinan, dan rendahnya pendidikan yang menyebabkan pola asuh keluarga menjadi salah.

Hasto juga menekankan, pelibatan mitra kerja sangat penting untuk memperluas jangkauan intervensi sesuai kebutuhan sasaran dan potensi yang dimiliki mitra kerja.

Dengan demikian, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak agar NTT dapat menurunkan angka kekerdilan tersebut.

“Sebagai salah satu unsur pentahelix dalam wujud konvergensi percepatan penurunan stunting, mitra kerja memiliki peran dan kontribusi bersama pemerintah,” kata Hasto.