Berita Aceh Terkini: Terjadi Pembantaian oleh KKB Papua, DPR Minta Penghentian Eksploitasi Kekayaan Alam Papua
Ilustrasi/Foto: Antara

Bagikan:

ACEH - Beberapa waktu lalu terjadi pembunuhan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua terhadap 8 karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT). Komisi I DPR mengecam aksi kekerasan tersebut.  

Menurut anggota Komisi I DPR, Sukamta, kekerasan KKB Papua yang menyebabkan warga sipil meninggal itu merupakan tindakan biadab yang harus segera direspons oleh pemerintah secara tegas. Dia meminta pemerintah segera melakukan tindakan yang terukur, termasuk menghentikan eksploitasi kekayaan alam Papua. 

Pengusutan Kasus KKB Papua

Sukamta mengatakan, pemerintah harus segera mengusut peristiwa tersebut dan mengetahui fakta-fakta di lapangan terkait Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Kedua, menangkap dan mengadili para pelaku penembakan dan membuat prosedur pengamanan yang lebih bagus untuk melindungi masyarakat di Papua dari berbagai ancaman kekerasan kelompok teroris TPNPB dan OPM," terang Sukamta dalam keterangannya, Minggu, 6 Maret, malam, dikutip VOI

Dia menjelaskan, kegiatan yang dikerjakan oleh para karyawan saat itu adalah memperbaiki Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel di Distrik Beoga, ini merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat Papua.

Oleh sebab itu, lanjut Sukamta, teror penembakan semakin menegaskan kelompok TPNPB dan OPM berupaya menghalangi upaya pembangunan di Papua dan menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat.

Terkait pembantaian tersebut, Sukamta teringat dengan insiden tewasnya 31 pekerja pembangunan jalan Trans Papua pada tahun 2018. Selain itu, ada berbagai peristiwa lain yang menyasar kelompok sipil. Sukamta menilai, semacam ada pola semakin banyak sasaran sipil yang diteror dan diserang, hal ini harus jadi perhatian pemerintah.

"Lakukan kajian secara mendalam dinamika sosial politik keamanan yang terjadi di Papua. Sehingga langkah-langkah antisipasi bisa dilakukan sejak awal," tegas Sukamta.

Dia berharap pemerintah lebih serius untuk mengatasi persoalan di Papua. Sukamta mengatakan, berbagai upaya percepatan pembangunan yang tertuang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP) harus mampu mengatasi persoalan mendasar di Papua.

Hentikan Eksploitasi Kekayaan Alam Papua

Hal yang paling mendasar, tambahnya, adalah memanusiakan Papua dan membuat masyarakat Papua semakin berdaya. Dengan demikian, kata dia, upaya percepatan pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas SDM di Papua.

"Juga hentikan eksploitasi dan pengerukan kekayaan alam Papua, karena ini akan selalu menghadirkan isu ketidakadilan bagi warga Papua," pungkas Sukamta.

Sebelumnya Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani menyebut pelaku penyerangan karyawan Palapa Timur Telematika (PTT) yang diperkirakan berjumlah sekitar 10 orang merupakan kelompok yang dipimpin Terry Aibon alias Aibon Kogeya.

Terry Aibon diketahui merupakan anak buah salah satu gembong KKB Nau Waker.

Upaya evakuasi delapan karyawan PTT dari lokasi mereka ditembak yaitu di BTS 3 Proyek Palapa Ring Timur di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak ke Timika, Kabupaten Mimika pada Minggu pagi belum bisa dilakukan karena helikopter tidak bisa menjangkau lokasi itu akibat kondisi cuaca buruk.

Delapan karyawan PTT dibantai hingga tewas oleh gerombolan bersenjata di kamp yang mereka tempati pada Rabu, 2 Maret, dini hari sekitar pukul 03.00 WIT.

Para karyawan PTT itu berada di kawasan terpencil di pegunungan Papua untuk mengerjakan perbaikan BTS 3 Telkomsel di titik CO 53M 756085 9585257.

Delapan karyawan PTT yang meninggal tersebut teridentifikasi bernama Bona Simanulang, Renal Tentua Tagasye, Bili Galdi Balion, Jamaludin, Sharil Nurdiansyah, Eko Septiansyah, Bebei Tabuni dan Ibo.