PBNU Akan Jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah dengan Warga Desa Wadas
Komisi III datang ke Desa Wadas (Foto via Antara)

Bagikan:

ACEH - Beberapa waktu lalu Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta agar polemik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, tidak dipolitisasi sebagai persoalan antara pemerintah dengan rakyat. Dia juga meminta untuk tidak tergesa-gesa melalebi kasus tersebut sebagai bentuk penindasan pemerintah terhadap rakyat.

Gus Yahya menyampaikan hal tersebut dalam sambutan di Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dan Harlah ke-99 H NU secara virtual di Aula Masjid Agung Jawa Tengah pada Kamis, 10 Februari.

"Kita tidak perlu tergesa-gesa mempolitisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat dan sebagainya. Kita tidak boleh berlebihan dalam soal ini," kata Gus Yahya, dikutip VOI.

PBNU Akan Bantu Komunikasi Pemerintah dengan Warga Desa Wadas

Kakak dari Menteri Agama itu menjelaskan, semua pihak harus mencari jalan keluar bersama-sama. Nahdlatul Ulama, lanjut Gus Yahya, siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dengan masyarakat Desa Wadas.

"Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan keluarnya dan Nahdlatul Ulama insyaallah akan siap terus hadir mendampingi rakyat dan membantu pemerintah melancarkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu sendiri,” ujarnya.

Gus Yahya yakin Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, akan menyelesaikan persoalan penambangan batu andesit di Desa Wadas dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya ikatan emosional antara masyarakat Purworejo dengan Ganjar.

"Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik dan kalau saya pribadi sangat yakin bahwa ini bisa diselesaikan, karena ini masalahnya dengan tetangga Pak Ganjar yang orang Purworejo," seloroh Yahya.

Sikap Ganjar Pranowo

Ganjar mengatakan bahwa dukungan dari PBNU menjadi energi tambahan agar pemerintah bisa berkomunikasi dengan masyarakat Wadas secara lebih baik.

“Sehingga nanti yang pro maupun kontra sama-sama bisa saling menghargai dan kita carikan solusi yang paling bagus,” kata Ganjar yang hadir beserta jajaran Forkopimda Jateng. Ada juga Ketua DPW PKB, Yusuf Chudlori hingga Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng), Kombes Iqbal Alqudusy, memastikan tidak ada warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo yang sempat diamankan di polres setempat ditetapkan sebagai tersangka.

"Tidak ada yang jadi tersangka," kata Iqbal.

Sebanyak 66 warga Wadas yang sebelumnya sempat diamankan telah dipulangkan seluruhnya. Adapun berkaitan dengan beredarnya berita bohong berisi unggahan provokatif tentang peristiwa Wadas di media sosial, kata dia, penyidik kepolisian sudah mulai melakukan penyidikan.

"Proses penyidikan terhadap admin dan unggahan-unggahan yang ada di akun tersebut sebagai sumber berita provokatif," katanya pula.

Artikel ini telah tayang dengan judul Ketum PBNU Minta Jangan Politisir Kasus Wadas, Siap Jadi Jembatan Warga dan Pemerintah.

Selain polemik Desa Wadas, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI Aceh.