Puan Maharani Kritik Pembangunan Nasional, Terkesan dari Proyek ke Proyek
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto Dok DPR)

Bagikan:

ACEH - Ketua DPR, Puan Maharani, mengingatkan agar nantinya pembangunan nasional terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dia mengatakan, langkah tersebut harus diambil sebab saat ini ada kesan pembangunan hanya berjalan dari proyek ke proyek.

Puan menyampaikan hal tersebut saat berpidato dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini, Selasa, 16 Agustus. Dia mengatakan, pembangunan di Indonesia mesti mengutamakan kepentingan rakyat.

Kritik Puan Maharani Terkait Pembangunan Nasional

Awalnya, dia mengatkan bahwa saat ini pembangunan nasional sulit berkesinambungan dan terkesan berorientasi jangka pendek karena adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025. Dia mengatakan, perundangan tersebut dirasa belum optimal dalam mengatur pembangunan nasional.

"Bahkan setiap presiden, gubernur, dan bupati/walikota memiliki visi misi pembangunan pembangunannya masing-masing," terang Puan, dikutip VOI.

Belum lagi jika presiden dan kepala daerah berganti karena masa kepemimpinannya telah habis. Akibatnya, terjadi perubahan visi dan misi.

"Realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional bangsa Indonesia sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda sehingga terkesan pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek," terangnya.

Oleh sebab itu, dia meminta pembangunan ke depan harus terus terintegrasi. Pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama mewujudkan kemajuan bangsa. Puan Maharani mengatakan, langkah tersebut perlu dilakukan agar masyarakat bisa semakin sehtera.

"Politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah, seluruh pemerintahan pusat dan daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional," tegasnya.

Reformasi Birokrasi

Tak hanya itu, agenda strategis ke depan harus dipertajam pada pembangunan kualitas dan karakter nasional. Kemudian, reformasi birokrasi harus secara nyata dilaksanakan.

"Agenda strategis ke depan perlu memperkuat dan mempertajam upaya-upaya yang diarahkan pada: pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia; pembangunan kedaulatan pangan nasional; penguatan industri nasional; pemerataan pembangunan infrastruktur; serta reformasi birokrasi yang nyata," pungkas Puan.

 
Selain kritikan Puan Maharani, ikuti berita Aceh terkini. Klik link tersebut untuk berita paling update wilayah Aceh.