ACEH – Tujuan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air tidak hanya memberikan pilihan ekonomi bagi kaum muslim saja. Ini juga efisien untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Ma’ruf Amin menyampaikan hal tersebut saat berpidato di pembukaan Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) se-Indonesia Tahun 2021 secara virtual dari kediaman resmi di Jakarta, Kamis, 2 Desember.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Wapres: Indonesia Berpeluang Jadi Pusat Produsen Halal Terkemuka Dunia
14 April 2022, 17:32
"Ekonomi dan keuangan syariah tidak boleh dilihat hanya dari sisi kesesuaian syariahnya saja, melainkan juga harus efisien dan kompetitif sehingga menjadi pilihan yang rasional bagi semua orang, tidak hanya bagi kaum muslim saja," kata Ma'ruf dikutip VOI dari Antara.
Upaya Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Ia melanjutkan, dalam upaya memperkuat perekonomian nasional, pemerintah berusaha mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar yang penting.
Di sektor keuangan syariah, pemerintah disebut sudah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih lengkap, seperti di sektor perbankan, pembiayaan, riil serta dana sosial.
"Di bidang perbankan, tiga bank syariah milik pemerintah telah digabung menjadi satu bank sehingga diharapkan dapat menjadi lokomotif sektor keuangan syariah di Tanah Air," jelasnya.
Selain itu, tambah Ma’ruf Amin, pemerintah juga ingin memperbanyak Bank Wakaf Mikro (BWM), Baitul Mal wat-Tanwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), serta koperasi syariah.
Di sektor pembiayaan, pemerintah telah mengupayakan berbagai instrumen keuangan syariah, seperti peluncuran surat berharga syariah (sukuk), penggalakan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) serta pembentukan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).
Di sektor riil, kata Ma'ruf, pemerintah juga terus mengembangkan rantai pasok produk halal dengan mendirikan sejumlah Kawasan Industri Halal (KIH) yang terintegrasi dengan berbagai kawasan industri.
"KIH diharapkan akan menciptakan ekosistem produk halal dalam satu kawasan. Dan yang menjadi tantangan kita adalah mengisi KIH dan menarik pelaku usaha termasuk UMKM menjadi bagian dari ekosistem KIH," jelasnya.
Mengenai pengembangan dana sosial, Ma'ruf Amin menjelaskan, pemerintah mendorong perbaikan tata kelola lembaga wakaf serta meningkatkan literasi wakaf masyarakat. Pemerintah juga sudah menginisiasi GNWU serta mendapatkan dukungan dari MUI terkait penerbitan fatwa wakaf uang pada 2002.
"Diharapkan di masa mendatang, dana sosial syariah ini betul-betul dioptimalkan sehingga dapat berpengaruh signifikan bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam," ujar Wapres.
Artikel ini telah tayang dengan judul Wapres Ma'ruf Amin: Keuangan Syariah Pilihan Rasional bagi Semua, Tidak Bagi Kaum Muslim Saja.
Selain keuangan syariah, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI Aceh.
