Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Ketergantungan Alat Kesehatan Impor
Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Antara)

Bagikan:

ACEH – Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI, meminta pemerintah segera menghentikan ketergantungan penyediaan alat kesehatan (alkes) dengan cara impor.

Menurut Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian serius kepada industri farmasi dan alkes dalam negeri. Apalagi, pada masa pandemi COVID-19 sektor industri farmasi dan alkes termasuk kategori high demand

"Masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Jangan sampai geliat kepedulian masyarakat terhadap sektor kesehatan ini justru dinikmati oleh asing," ungkap Bamsoet di Jakarta, Selasa, 8 Juni. 

Ia menjelaskan, pada 2021 pemerintah menyiapkan anggaran untuk kesehatan hingga Rp300 triliun. 

Uang Mengalir Ke Luar Negeri Terkait Kesehatan

Menurut Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab), merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran dalam APBN 2019 untuk pengadaan alkes di rumah sakit pemerintah sekitar Rp 9 triliun. Pada 2020 meningkat menjadi Rp18 triliun karena pandemi. 

"Jika digabungkan dengan anggaran APBD, BUMN, dan swasta, total belanja alat-alat kesehatan di Indonesia rerata berkisar Rp50 triliun per tahun. Sangat disayangkan jika anggaran pengadaan alkes sebesar itu lebih banyak dinikmati oleh produsen alkes luar negeri," terang Bamsoet.

Ketua MPR menambahkan, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, saat ini kemampuan industri farmasi dalam negeri ditopang oleh 220 perusahaan. Sebanyak 90 persen fokus di sektor hilir dalam memproduksi obat-obatan. Tantangannya, pemerintah harus terus berupaya untuk menekan impor pengadaan bahan baku, khususnya di sektor hulu industri farmasi. 

"Target pemerintah mengurangi impor farmasi dan alat kesehatan mencapai 35 persen pada akhir tahun 2022, harus dibarengi dengan kebijakan yang ramah terhadap industri farmasi dan alat kesehatan. Sehingga bisa terealisasi, dan tidak berakhir di atas kertas saja," kata politikus senior Golkar itu.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengungkapkan, riset Patients Beyond Borders memperlihatkan warga Indonesia sangat gemar berobat ke luar negeri.

Peningkatannya cukup tinggi, dari 350 ribu warga yang berobat ke luar negeri pada 2006 menjadi 600 ribu pada 2015. Total pengeluaran per tahun yang dikeluarkan penduduk Indonesia untuk berobat ke luar negeri bisa mencapai 11,5 miliar dolar AS, 80 persennya masuk ke Malaysia. 

"Selain karena biayanya yang lebih murah dan pelayanannya lebih nyaman, warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri karena alat kesehatannya yang sangat lengkap. Padahal dengan sumber daya manusia dan sumber daya rumah sakit yang dimiliki, Indonesia sebetulnya bisa menjadi tuan rumah bagi warganya dalam berobat,"

"Bahkan Indonesia seharusnya bisa menjadi pemain utama dalam wisata medis, menjadi tempat yang nyaman bagi warga dunia berobat," pungkas Bamsoet.

Artikel ini telah tayang di VOI.id dengan judul Anggaran Jumbo, Pemerintah Diminta Stop Ketergantungan Impor Alkes! Waktunya Merevolusi Pemberitaan!