97.000 PNS Fiktif Rugikan Negara Triliunan Rupiah

ACEH – Sebanyak 97 ribu  pegawai negeri sipil (PNS) fiktif terungkap menerima gaji dan uang pensiun selama bertahun-tahun. Terkait hal tersebut, anggota Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, merasa prihatin.

Ia mengatakan, temuan tersebut merupakan musibah dalam penataan kepegawaian di Tanah Air.

"Negara telah dirampok triliunan rupiah akibat hal ini. Dengan asumsi satu orang PNS berpangkat III/A menerima gaji (pokok) Rp2 juta per bulan. Maka potensi kerugian negara hampir Rp2,5 triliun per tahun," papar Rifqi, Rabu, 26 Mei. 

Ia melanjutkan, belum lagi jika masalah tersebut sudah berlangsung selama puluhan tahun, nilainya diperkirakan sangat fantastis. Hal ini, kata dia, tentu ironis, mengingat saat ini sedang krisis APBN akibat pandemi COVID-19.

Lemahnya Keamaan dan Penataan Data di Indonesia

Rifqi berharap Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mampu menata data kepegawaian secara terpadu dan berbasis daring.

"Soal database selalu menjadi persoalan di banyak tempat di Indonesia, termasuk di dunia birokrasi," katanya.

Menurutnya, kerawanan penyalahgunaan data PNS fiktif bukan hanya terjadi pada data yang disinyalir aspal (asli tapi paslu). Namun, juga ada kasus di mana ada nama dan orangnya, tetapi statusnya bukan PNS. 

"Yang juga rawan adalah data para pensiunan dan ahli warisnya," jelas dia.

Karena itu, politikus PDIP itu menilai perlu penjelasan yang komprehensif dari berbagai pihak terkait temuan ada 97 ribu PNS dan pensiunan misterius tersebut.

Apabila indikasi pelanggaran hukumnya amat kuat, kata Rifqi, Komisi II DPR RI atas seizin pimpinan DPR RI bisa memanggil Kapolri, Jaksa Agung, dan Pimpinan KPK untuk mengusut masalah ini.

"Komisi II DPR RI akan memanggil Kepala BKN RI, MenPAN-RB, Menteri Keuangan, termasuk Mendagri terkait keberadaan ASN daerah," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa pada 2014 pihaknya menemukan hampir 97 ribu data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif.

Ribuan PNS yang tak jelas wujudnya ini disebut menerima gaji dan dana pensiun.

"Ternyata hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data misterius. Dibayar gajinya, dibayar iuran pensiunnya, tapi tak ada orangnya," kata Bima dalam tayangan YouTube Pengumuman BKN Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri, Senin, 24 Mei.

Data itu, kata Bima, didapat setelah pihaknya melakukan pemutakhiran data pada 2014. Artinya, data misterius itu telah ada sejak pemutakhiran data pertama yang dilakukan pada 2002.

Artikel ini telah tayang di VOI.id dengan judul Politikus PDIP: Negara Dirampok Triliunan Rupiah Lewat 97 Ribu Data PNS Misterius. Waktunya Merevolusi Pemberitaan!