ACEH - Belum lama ini Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Aceh, yaitu hingga 14 Maret 2022. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh Nomor 05/INSTR/2022/ tentang PPKM berbasis mikro level 3 dan level 2.
Selain itu, dilakukan optimalisasi posko penanganan COVID-19 di tingkat gampong (desa) untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Menurut Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Muhammad Iswanto, ingub tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022.
"Isinya juga tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan virus corona di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19,” terang Iswanto di Banda Aceh, Rabu, 2 Maret, dikutip VOI dari Antara.
PPKM di Aceh dengan Kriteria Zonasi Tingkat Gampong
Bupati/wali kota diminta melakukan pengaturan pemberlakuan PPKM Mikro hingga tingkat gampong yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat gampong.
Kriteria zonasi terdiri atas beberapa zona. Pertama adalah zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di gampong. Dengan demikian, skenario pengendalian dilakukan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
Untuk zona kuning dengan kriteria jika terdapat satu sampai dengan dua rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu gampong selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
Untuk zona oranye dengan kriteria jika terdapat tiga sampai dengan 5 lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu gampong dalam tujuh hari terakhir. Dengan demikian, skenario pengendalian adalah menemukan kasus dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandi untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak, tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
Sementara, untuk zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu gampong selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat gampong.
Koordinasi Terkait PPKM Mikro
Pemerintah harus melacak kontak erat, melakukan isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat dan menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial.
Iswanto melanjutkan, dalam Ingub itu juga disebut bahwa PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dan Keuchik, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP dan WH, Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya.
“Terkait mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro adalah dengan membentuk Posko Tingkat Gampong. Bagi gampong yang belum membentuk dan lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya,” kata Iswanto.
