ACEH - Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa 80 persen anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung. Sementara, 20 persen diperkirakan dari APBN.
Jokowi menerangkan, 20 persen anggaran IKN yang berasal dari APBN ditujukan untuk membangun kawasan inti pemerintahan, seperti Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian/lembaga. Hal tersebut dia sampaikan dalam peresmian Nasdem Tower yang dipantau di Jakarta secara daring.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Jokowi Minta TNI-Polri Contohkan Kedisiplinan Nasional kepada Masyarakat
01 Maret 2022, 19:22
"Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semua dari APBN, perkiraan kita adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan. Sehingga yang 80 persen adalah baik KPBU, baik PPP (Public-Private Partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor,” jelas Presiden Jokowi, Selasa, 22 Februari, dikutip VOI.
Lahan 200 Hektare Ibu Kota Negara Nusantara Jadi Hutan Hijau
Dia menjelaskan, luas total lahan IKN mencapai 256 ribu hektare. Namun, lahan seluas 200 ribu hektare akan dibiarkan sebagai hutan hijau.
”Yang kita pakai ini 256.000 hektare. Nantinya, kurang lebih 50.000 hektare itu yang dipakai, sisanya 200.000 adalah memang dibiarkan sebagai hutan hijau. Yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki,” terang Jokowi.
Jokowi mengatakan, pemerintah juga akan membangun nursery atau lokasi pembibitan tanaman di IKN dengan kapasitas produksi 20 juta bibit atau benih per tahun.
Presiden menyampaikan berdasarkan laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, pembangunan nursery itu saat ini sudah hampir selesai.
"Artinya yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan," ujar Presiden Jokowi.
Kondisi Lahan Ibu Kota Negara Nusantara
Kondisi tanah di ibu kota yang dinamakan Nusantara, di Kalimantan Timur itu adalah perbukitan. Oleh karena itu, kata Presiden, desain pembangunan IKN juga menyesuaikan dari bukit dan permukaan tanah yang ada.
Selain itu area tepian air juga akan dibuat secara alamiah, dengan tetap menjaga ekosistem hutan yang ada saat ini. Pemerintah juga akan merehabilitasi beberapa ekosistem hutan yang rusak, katanya.
Presiden Jokowi menegaskan, pemindahan IKN memiliki tujuan pemerataan akses infrastruktur, manfaat ekonomi, dan keadilan sosial di Indonesia.
“Perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, ekonomi, dan juga keadilan sosial," tukasnya
Pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan telah memiliki payung hukum berupa UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Pada 18 Januari 2022 Sidang Paripurna DPR menyetujui Rancangan UU IKN untuk disahkan menjadi UU IKN, yang kemudian ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Februari 2022.
Artikel ini telah tayang dengan judul Yang Tanya-tanya Asal Anggaran Pembangunan IKN, Jokowi Buka Suara.
Selain penjelasan Jokowi soal anggaran pembangunan Ibu Kota Negara, ikuti berita Aceh terkini. Klik link tersebut untuk berita paling update wilayah Aceh.