Pemerintahan Afghanistan Bentukan Taliban Tidak Inklusif, Turki Punya Sikap Sendiri Terkait Kerja Sama

ACEH – Pendekatan Taliban dan pemerintah Afghanistan sementara yang mereka bentuk tidak bersifat inklusif, tetapi Turki baru mau bekerja sama dengan mereka jika kelompok tersebut membentuk pemerintahan yang lebih luas. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Turki merupakan anggota NATO yang bekerja sama dengan Qatar dalam pengoperasian bandara Kabul untuk perjalanan internasional setelah Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan dan negara-negara asing melakukan penarikan diri dari Afghanistan.

Ankara, ibu kota Turki, menyambut baik pesan awal dari Taliban, tetapi akan mengevaluasi keterlibatan dan pengakuannya terhadap kelompok tersebut berdasarkan tindakan mereka.

"Melihat pendekatan Taliban saat ini, sayangnya kepemimpinan yang inklusif dan menyeluruh belum terbentuk," ungkap Presiden Erdogan setelah menghadiri Majelis Umum PBB di New York, seperti mengutip Al Jazeera dari Haberturk, 23 September.

"Saat ini, hanya ada beberapa sinyal (tentang) kemungkinan beberapa perubahan, mungkin ada suasana yang lebih inklusif dalam kepemimpinan. Kami belum melihat ini. Jika langkah seperti itu dapat diambil, kita dapat beralih ke titik membahas apa yang dapat kita lakukan bersama," paparnya.

Pemerintahan Afghanistan Bentukan Taliban Belum Mendapat Kepercayaan dari Dunia

Komentar Erdogan muncul setelah Duta Besar Turki untuk Kabul, Cihad Erginay, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi.

Erginay mengatakan di Twitter, dia berjanji "dukungan berkelanjutan Turki kepada rakyat Afghanistan dan komitmen untuk membangun ikatan bersejarah kami".

Awal bulan ini, Taliban menunjuk veteran garis keras ke dalam kabinet yang semuanya laki-laki. Taliban telah membingkai kabinet sebagai pemerintah sementara, menunjukkan perubahan masih mungkin terjadi, tetapi tidak mengatakan apakah akan ada pemilihan.

Sementara Pakistan, sekutu dekat Turki, juga termasuk di antara negara-negara yang menyerukan Taliban untuk membentuk pemerintahan yang inklusif.

Awal pekan ini, Perdana Menteri Imran Khan mengatakan dalam sebuah unggahan di Twitter menyebut, "memulai dialog dengan Taliban untuk pemerintah Afghanistan yang inklusif untuk memasukkan Tajik, Hazara, dan Uzbek.”

Taliban mengatakan ingin pengakuan internasional dan bantuan keuangan untuk membangun kembali negara yang dilanda perang, tetapi susunan pemerintahan baru Taliban menimbulkan dilema bagi banyak negara.

Beberapa menteri sementara masuk dalam daftar hitam PBB tentang “teroris dan penyandang dana terorisme” internasional.

Diketahui, Taliban mengambil alih Afghanistan bulan lalu, setelah kemenangannya yang menakjubkan di medan perang, merebut lebih dari selusin ibu kota provinsi dalam waktu kurang dari dua minggu. Ini adalah kedua kalinya Taliban memerintah Afghanistan.

Artikel ini telah tayang dengan judul Sebut Pemerintahan Taliban Belum Inklusif, Presiden Erdogan Kasih Syarat untuk Kerja Sama.

Selain pemerintahan Afghanistan di tangan Taliban, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI.id, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!