ACEH - Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, berharap ada kebijakan yang bijaksana serta transparan terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakanakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diketahui, 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK akan diberhentikan, sedangkan 24 lainnya akan menerima pembinaan.
BACA JUGA:
-
| AKTUAL
Pegawai KPK Nonaktif Diharapkan Bawa Nilai-Nilai KPK ke Lingkungan Kerja Baru
01 Oktober 2021, 17:40 -
| BERITA
Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN, Anggota DPR Ingatkan Soal Perbedaan KPK dan Polri
09 Desember 2021, 15:02
Kebijakan Diharapkan Bijaksana dan Transparan
Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang digelar lima pimpinan KPK bersama Kementerian PAN RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa, 25 Mei.
"Ada kebijakan yang arif serta dilakukan secara transparan, agar tidak menimbulkan berbagai sakwasangka yang selama ini telah bergulir di masyarakat," terang Pangeran, Rabu, 26 Mei.
Pangeran memahami tes tersebut diselenggarakan oleh lembaga yang kompeten dan asesor yang terpilih. Keputusan tersebut juga harus dihormati karena merupakan hasil kesepakatan yang melahirkan kebijakan tersebut.
"Kami berharap agar polemik ini segera selesai. Agar lembaga antirasuah ini segera dapat melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air supaya pembangunan Indonesia lebih maju lagi ke depan, didukung oleh SDM yang berkualitas dan profesional," tandasnya.
Artikel ini telah tayang di VOI.id dengan judul Anggota DPR dari Fraksi PAN Harap Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dilakukan Transparan. Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
