PNBP Pascaproduksi Akan Diberlakukan kepada Nelayan, Menteri Kelautan dan Perikanan Gelar Dialog

ACEH - Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, melaksanakan dialog dengan perwakilan nelayan untuk membahas program prioritas peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui skema pascaproduksi.

Trenggono ingin mendengar secara langsung mengenai kekhawatiran para nelayan terhadap agenda terbaru pemerintah tersebut.

“Saya bisa memahami dan menyelami apa yang terjadi di benak bapak-bapak semua, ini juga terjadi seluruh Indonesia," terang Trenggono di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Jumat, 21 Mei.

Tujuan Pemberlakuan PNBP Pascaproduksi terhadap Nelayan

Ia mengatakan bahwa pembayaran PNBP pascaproduksi belum diterapkan. Menurutnya, skema pungutan yang akan diluncurkan itu bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur pelabuhan agar menjadi lebih baik.

Selain itu, ia mengatakan jika dana yang terkumpul akan bermanfaat bagi nelayan dan ABK (anak buah kapal) untuk mendapat jaminan sosial meliputi asuransi kesehatan, kecelakaan, hingga jaminan hari tua yang selama ini belum tersedia bagi para pelaku industri kelautan dan perikanan.

"Hasil peningkatan PNBP itu untuk membantu bapak-bapak nelayan juga. Nanti sebagian diperuntukan bagi nelayan tradisional, dan sebagian lagi untuk infrastruktur dan teknologi. Melihat nelayan yang tidak maju hati saya menangis," katanya.

Trenggono mencatat, nilai produksi perikanan tangkap yang tidak sebanding dengan jumlah penerimaan negara, di mana setiap tahun mencapai ratusan triliun sementara yang diterima negara hanya ratusan miliar.

Sebagai kompensasi, jika program PNBP pascaproduksi diterapkan maka tidak ada lagi pungutan untuk pengurusan izin kapal. Langkah tersebut dianggap cukup membantu para nelayan karena besaran PNBP sesuai dengan hasil tangkapan sehingga dinilai tidak menimbulkan kerugian bagi nelayan.

Mendengar penjelasan tersebut, KKP mengklaim para nelayan akhirnya menyambut baik program prioritas ini. Mereka bahkan disebut siap melakukan diskusi lebih lanjut dengan pemerintah untuk mengulas implementasi pembayaran PNBP pascaproduksi.

"Kami sampaikan terima kasih bahwa ternyata Pak Menteri bisa menerima apa yang kami keluhkan. Perlu juga ditekankan bahwa rencana ini supaya penuh keadilan, artinya jika ingin dikenakan (PNBP), ya harus dikenakan semua untuk sumber daya ikannya. Apalagi jika memiliki tujuan mulia, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan,” kata Wakil Ketua Mitra Nelayan Sejahtera, Siswo Purnomo.

Artikel ini telah tayang di VOI.id dengan judul Bujuk Nelayan Bayar PNBP demi Kesejahteraan, Menteri Trenggono: Hati Saya Menangis Lihat Nelayan Tidak Maju. Waktunya Merevolusi Pemberitaan!