Anggota DPR Minta Persoalan TWK Pegawai KPK Diakhiri

ACEH - Eva Yuliana, Anggota Komisi III DPR RI, meminta agar polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) harus disudahi, terlebih lagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan pendapatnya. Jokowi mengatakan bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK belum pasti diberhentikan.  

"Menurut kami, 75 pegawai KPK yang diketahui tak lolos tes bagaimanapun sudah lama mengabdi. Maka semestinya, kita tetap menghargai dan memberikan perhatian,” terang Eva, Rabu, 18 Mei.

Anggota DPR Minta Dewas Menindaklanjuti Arahan Jokowi

Ia mendorong pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera menindaklanjuti arahan presiden itu.

"Beliau telah membuka kebuntuan dan menjawab polemik perihal peralihan status pegawai KPK menjadi ASN,” kata Eva. 

Eva sependapat dengan keputusan Presiden. Menurutnya, hasil TWK harus menjadi bahan evaluasi, baik bagi KPK maupun pegawai yang tidak lolos tes.

“Menurut saya sikap Presiden Jokowi sedang dan telah menerapkan kepemimpinan modern. Di mana mengutamakan check and balances, di situ ada keterbukaan ruang demokratis yang tetap dijaga dan dipatuhi bersama," terang Eva.

"Presiden mampu secara apik menyeimbangkan antara peran ASN dengan peran penegak hukum termasuk proses rekrutmennya,” lanjutnya.

Eva berharap, semua pihak saat ini bisa fokus dan mencermati detil persoalan secara holistik dan integral, tidak sepenggal-sepenggal.

Bagaimanapun, kata dia, ASN punya mekanisme dan aturan perundangan yang perlu dipatuhi bersama. Demikian pula penegak hukum, juga punya mekanisme dan aturan perundangan yang menyertakan standar profesionalisme, independensi, integritas, dan disiplin sendiri.

"Saya tidak berharap integritas penegak hukum terganggu," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di VOI.id dengan judul DPR Minta Dewan Pengawas Menindaklanjuti Arahan Presiden soal 75 Pegawai KPK. Waktunya Merevolusi Pemberitaan!