ACEH – Belum lama ini anggota Komisi I DPR RI yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon, melontarkan sindiran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai banjir di Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar). Hal tersebut disikapi teguran oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
Awalnya, Fadli Zon membuat cuitan di Twitter untuk mengomentari Jokowi yang baru saja mencoba Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, NTB.
BACA JUGA:
Fadli Zon mengapresiasi hal tersebut. Namun, itu diikuti sindiran kepada Jokowi soal banjir Sintang. Untuk diketahui, banjir di Sintang terjadi lebih dari dua pekan. Banjir Sintang belum surut dan menyebabkan ribuan rumah warga terendam.
"Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah 3 minggu banjir belum surut," tulis Fadli di akun Twitter pribadinya, @fadlizon, seperti dilihat pada Sabtu, 13 November.
Sindiran ini membuat Prabowo Subianto berkomentar. Prabowo menegur Fadli Zon tidak secara langsung. Ia melakukannya melalui Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.
"Pak Prabowo melalui Pak Sekjend," terang juru bicara Gerindra, Habiburokhman, Minggu, 14 November.
Teguran terhadap Fadli Zon Terkait Fungsi Pengawasan
Habiburokhman mengatakan bahwa sindiran Fadli Zon kepada Jokowi soal banjir Sintang adalah sikap pribadi, tidak berhubungan dengan kepartaian atau sikap Fraksi Gerindra DPR RI.
"Soal tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai," ungkap Habiburokhman.
Pengamat politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyesalkan teguran DPP Gerindra terhadap Fadli Zon yang mengkritik Presiden Jokowi.
Ia menilai, Partai Gerindra telah terlalu jauh melakukan intervensi terhadap Fadli Zon sebagai anggota DPR RI. Sebab, Fadli Zon yang mempunyai hak fungsi pengawasan jadi dikebiri.
Menurut Jamiluddin, teguran DPP Gerindra tersebut akan membuat fungsi pengawasan anggota DPR RI semakin lemah. Anggota DPR RI dari partai pendukung pemerintah, khususnya dari Partai Gerindra, akan semakin khawatir menggunakan hak fungsi pengawasannya.
"Kalau mayoritas anggota takut menggunakan hak fungsi pengawasan, maka yang bersangkutan sudah tak pantas lagi menyandang anggota DPR RI. Karena yang bersangkutan tidak lagi utuh melaksankan fungsinya sebagai anggota DPR RI," ujar Jamiluddin di Jakarta, Senin, 15 November.
Selain itu, lanjut Jamiluddin, DPR RI dengan sendirinya akan semakin mandul. Hal itu akan berbahaya karena pengawasan terhadap eksekutif akan semakin tidak berjalan.
Dia khawatir, eksekutif akan semakin semena-semena bila pengawasan anggota DPR RI melemah. Eksekutif, kata dia, juga akan semakin mendikte parlemen dan menjadikannya sebagai lembaga stempel semata.
Kalau itu yang terjadi, menurut Jamiluddin, DPR RI di era reformasi akan kembali fungsinya seperti di era Orde Baru. Di mana DPR RI hanya dijadikan lembaga untuk menyetujui semua kehendak eksekutif.
"Hal itu akan membahayakan kelangsungan demokrasi di tanah air. Perbedaan pendapat dan kritik sudah dianggap sebagai membahayakan kelanggengan kekuasaan," katanya.
Oleh karena itu, tambah Jamiluddin, Fadli Zon harus berani melawan kesemenaan partainya demi tegaknya hak fungsi pengawasan.
"Fadli Zon harus berani menjadi martir demi menjaga marwah DPR RI dan kelangsungan demokrasi di ranah air," tegasnya.
Artikel ini telah tayang dengan judul Sindiran ke Jokowi Berujung Ditegur Gerindra, Haruskah Fadli Zon Melawan?
Selain sindiran Fadli Zon kepada Jokowi, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI.id, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
