ACEH - Persoalan disparitas ekonomi dan pelanggaran hak pangan masyarakat masih jadi tantangan di setiap daerah, bahkan untuk waktu ke depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik.
"Tidak hanya itu, hak atas perumahan, hak air dan sanitasi, serta ketidaksetaraan pelayanan kesehatan juga masih menjadi tantangan kita ke depan," terang Ahmad dalam Festival HAM 2021, Rabu, 28 April.
BACA JUGA:
Pemda harus mengutamakan pemenuhan HAM masyarakat
Dari 2.841 kasus terkait aduan pelanggaran hak asasi manusia yang diterima oleh Komnas HAM, pemerintah daerah (pemda) ada pada urutan ketiga dari aduan yang masuk. Oleh sebab itu, upaya pemerintah, terutama pemda, ke depannya diminta lebih optimal dalam menekan pelanggaran hak.
Ahmad mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir pemda mengusahakan sejumlah upaya agar pelanggaran-pelanggaran hak pangan, disparitas ekonomi, bahkan sampai kesenjangan layanan kesehatan masyarakat bisa diminimalisir.
Melalui kegiatan Festival HAM, diharapkan pemda semakin paham mengenai keharusan pengutamaan pemenuhan HAM masyarakat, tanpa ada satu pun aspek yang tertinggal.
"Hal itu sejalan dengan pidato Presiden pada hari HAM 2020 yang lalu," katanya.
Komnas HAM juga mengapresiasi beberapa kabupaten/kota, salah satunya Kota Semarang di Jawa Tegah, yang dinilai semakin baik dalam mewujudkan daerah ramah HAM.
Komnas HAM berharap Kota Semarang bisa jadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam membangun kota dan kabupaten yang menjunjung tinggi, melindungi, serta memenuhi HAM.
Dalam menjamin HAM, tambah Ahmad, kedudukan pemerintah pusat memang strategis, tetapi peran pemda juga tidak kalah penting karena bersinggungan langsung dengan masyarakat hingga akar rumput.
Selain info soal pelanggaran HAM, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI.id, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
