ACEH - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya melakukan transisi energi dari penggunaan bahan berbasis fosil menjadi energi terbarukan demi mencapai pembangunan ekonomi hijau melalui cara yang adil dan terjangkau.
Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut ketika berbicara di agenda side event G20 bertajuk Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia, dikutip VOI pada Kamis, 14 Juli.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Menkeu Sri Mulyani: Transisi Energi Tidak Akan Bebani Daya Beli Masyarakat
17 Juli 2022, 20:37 -
| BERITA
Publik Kontra dengan Permintaan Pemecatan Sri Mulyani, Bamsoet Menanggapinya dengan Santai
03 Desember 2021, 17:17 -
| EKONOMI
VIDEO: Sri Mulyani Tegaskan Pertamina Tak Boleh Banyak Alasan soal Isu Transisi Energi
08 Desember 2021, 23:51
Transisi Batu Bara ke Energi Terbarukan
Dia menjelaskan, prinsip keterjangkauan bermula dari tantangan saat menentukan cara mengurangi energi yang tidak terbarukan, terutama batu bara, dan menggantinya dengan penggunaan serta pembangunan energi terbarukan secara lebih banyak. Meski demikian, dia mengatakan bahwa hal tersebut akan memiliki konsekuensi yang serius pada sisi pembiayaan.
“Penghentian penggunaan batu bara itu tidak bebas biaya. Mahal sebenarnya, karena akan berdampak pada PLN dalam hal biaya produksi listriknya. Jika konsekuensi biaya meningkat, maka harga listrik menjadi lebih mahal,” terang Sri Mulyani.
Tiga Hal Penting Terkait Transisi Menuju Energi Terbarukan
Oleh sebab itu, dia menjelaskan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menguji prinsip keterjangkauan transisi energi tersebut. Pertama, melihat daya beli masyarakat.
"Artinya masyarakat dan industri harus mengkonsumsi listrik yang harganya jauh lebih mahal, mampukah mereka membelinya? Itulah keterjangkauan,” terangnya.
Kedua, melihat kemampuan PLN ada potensi masyarakat dan industri ternyata tidak mampu membayar harga listrik yang lebih tinggi, maka PLN yang akan menyerap kerugian akibat hal tersebut.
Menkeu melanjutkan bahwa PLN berpotensi akan mengalihkan kerugian tersebut kepada pemerintah. Sehingga, negara harus hadir untuk memberikan subsidi lewat APBN.
Sehingga, dengan ketiga aspek ini akan mampu mentransisikan penggunaan energi dari yang tidak terbarukan menjadi terbarukan tanpa merusak ekonomi rakyat, bisnis, dan situasi keuangan PLN, serta anggaran pemerintah.
“Karena pertanyaan tentang keterjangkauan adalah siapa yang harus membayar, berapa yang harus kita bayar dengan cara yang terjangkau,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
Artikel ini telah tayang dengan judul Pemerintah Terus Upayakan Transisi Energi yang Adil dan Terjangkau.
Selain energi terbarukan di Indonesia, ikuti berita Aceh terkini. Klik link tersebut untuk berita paling update wilayah Aceh.
