ACEH - Beberapa waktu lalu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 atau MotoGP Mandalika 2022.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTB, Lalu Satriawandi, permintaan evaluasi muncul karena ada banyak persoalan di lapangan. Persoalan tersebut antara lain penjualan dan penukaran tiket, pengaturan transportasi yang menyebabkan kemacetan, penumpang telantar, dan mahalnya kamar hotel.
"Kami minta kinerja seluruh OPD dievaluasi, jika ada yang tidak beres terhadap kinerja OPD yang tidak sesuai harapan dalam event MotoGP, tentunya Gubernur punya otoritas, misalkan me-rolling pimpinan OPD," terang Satriawandi di Mataram, Selasa, 22 Maret, dikutip VOI, dari Antara.
6000-an Kamar Hotel Tak Terisi dalam MotoGP Mandalika
Ia menilai, antar-OPD dan stakeholder kurang koordinasi sehingga terjadi masalah di lapangan. Salah satu contoh masalah tersebut adalah kamar hotel.
"Bayangkan sebanyak 6.000-an kamar hotel tidak bisa terjual. Padahal, jauh sebelumnya beredar informasi bahwa kamar hotel sudah full booking. Faktanya di lapangan, banyak kamar hotel tidak bisa terjual. Artinya, dinas terkait tidak mampu membangun koordinasi dengan asosiasi perhotelan dalam perkara ini," jelas Satriawandi.
Dia melanjutkan, hasil serapan di masyarakat yang sangat menonjol adalah pengaturan transportasi dan tidak terpenuhinya full booking kamar hotel yang sebabkan 6.000-an kamar tidak dihuni. Dia mempertanyakan hal tersebut.
"Sistem penjualan tiket yang tidak beres, banyak masyarakat kena tipu oleh oknum, sampai sekarang belum jelas pengembalian uang mereka. Regulasi penjualan tiket yang jelas itu seperti apa, siapa sebenarnya yang ditunjuk untuk menjual tiket itu," terangnya.
BACA JUGA:
Keberhasilan Penyelenggaraan MotoGP Mandalika
Meski demikian, Satriawandi tidak menampik bahwa pelaksanaan event MotoGP di sirkuit Mandalika telah sukses digelar sehingga mampu membawa nama baik NTB di kancah dunia. Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan koordinasi Forkopimda Provinsi NTB, serta semua pihak yang terlibat.
"Terima kasih kepada Gubernur, forkopimda, dan masyarakat NTB yang mampu menjaga keamanan serta kenyamanan sehingga terlaksananya event MotoGP dengan sukses," ujarnya pula.
Oleh karena itu, terlepas dari kekurangan tersebut, dirinya menegaskan bahwa keberadaan sirkuit Mandalika bukan hanya milik Lombok, NTB. Sirkuit tersebut sudah menjadi milik bangsa dan negara.
"Kehadiran sirkuit sudah dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Adapun catatan namanya juga manusia ada kelebihan dan kekurangan. Terhadap kekurangan inilah kita evaluasi dalam rangka meningkatkan keamanan, pelayanan, aturan transportasi, pengaturan lalu lintas maupun penginapan. Ini jadi konsen kita tata kembali, sehingga kejadian arus lalu lintas tidak terulang lagi," katanya lagi.
Artikel ini telah tayang dengan judul Gubernur NTB Didesak Evaluasi Kinerja OPD Usai MotoGP.
Selain kabar MotoGP Mandalika, ikuti berita Aceh terkini. Klik link tersebut untuk berita paling update wilayah Aceh.
