ACEH - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menilai informasi pejabat yang mendapat vaksin booster sangat memalukan. Menurutnya, sebagai pejabat negara yang digaji oleh rakyat, seharusnya memberi contoh dan teladan yang baik. Bukan sebaliknya, bersikap sewenang-wenang dan mendahulukan kepentingan sendiri.
"Para pejabat jangan memberi teladan tidak baik di tengah penderitaan masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jangan mentang-mentang pejabat boleh melanggar aturan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat," ujar Mulyanto kepada wartawan, Kamis, 26 Agustus.
BACA JUGA:
-
| AKTUAL
Vaksin COVID-19 Dosis Ketiga untuk Masyarakat Umum Tidak Diberikan Tahun Ini
10 Agustus 2021, 15:29 -
| BERITA
Wagub DKI Tak Tahu Ada Laporan Keluarga Pejabat Divaksinasi Booster
09 September 2021, 20:19 -
| AKTUAL
Jokowi Belum Dapat Vaksin COVID-19, Para Pejabat di Bawahnya Malah Sudah
25 Agustus 2021, 15:10
Menurut Mulyanto, seharusnya para pejabat memprioritaskan vaksin COVID-19 dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum. Terlebih, dengan jumlah vaksin yang ada persentase penduduk tervaksinasi dan kecepatan vaksinasi yang jauh dari target 4 juta per hari.
Sedangkan untuk dosis ketiga hanya diberikan kepada nakes, yang sangat rentan terpapar. Mengingat dosis 1 dan 2 yang mereka terima adalah vaksin Sinovac dengan tingkat kemanjuran pas-pasan.
"Sehingga perlu booster," tegasnya.
Pejabat Terima Vaksin Booster Saat Rakyatnya Ada yang Belum Terima Dosis Pertama
Anggota Komisi VII DPR itu menilai, jika para pejabat negara ingin vaksin dosis ketiga sebaiknya diberikan setelah masyarakat secara umum mendapat dosis lengkap.
"Itu pun bagusnya menggunakan vaksin Merah Putih yang sedang disiapkan," imbuhnya.
Mulyanto meminta pemerintah lebih fokus lagi menanggulangi pandemi berdasar prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai, kata dia, upaya ini dirusak dengan contoh buruk yang merugikan banyak pihak.
"Sebaiknya sekarang ini kita fokus menuntaskan vaksinasi dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum. Kalau sudah selesai barulah berikan vaksin dosis ketiga bagi siapapun yang membutuhkan. Itu baru adil," kata Mulyanto mengingatkan.
Mulyanto menambahkan, berdasarkan info harian dari Our World in Data persentase penduduk Indonesia yang sudah divaksin sebesar 21 persen. 9,4 persen di antaranya sudah mendapat vaksin "lengkap" sementara 12 persen sisanya baru mendapat vaksin dosis pertama.
Angka ini terpaut jauh dengan cakupan vaksinasi di India yang mencapai 33 persen dari total penduduk. Dimana 24 persen sudah mendapat vaksin lengkap dan 9,6 persen baru mendapat vaksin dosis pertama.
Sementara kecepatan vaksin Indonesia masih di bawah 1 juta penduduk perhari. Sedangkan di India sudah mencapai 4,6 juta penduduk perhari.
"Kalau melihat data itu harusnya kita malu main-main menghadapi masalah serius ini. Masih banyak PR yang harus dituntaskan untuk menanggulangi pandemi ini," tandas Mulyanto.
Artikel ini telah tayang dengan judul PKS: Pejabat yang Dapat Vaksin Booster Sangat Memalukan. Selain vaksin booster bagi pejabat, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI.id, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
