ACEH - Program pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR masih menjadi polemik. Terlebih lagi, pihak yang memenangkan tender tersebut adalah penawar harga tertinggi, yaitu Rp43,5 miliar. Terbaru, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, turut angkat bicara terkait program yang akan menelan biaya fantastis itu.
Said menjelaskan, transparansi anggaran terkait pengadaan gorden tersebut sudah terpenuhi. Hanya saja, hal tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat.
"Kecenderungan publik terhadap gorden DPR Rp43,5 miliar dari proses transparansi sudah terpenuhi. Namun karena sudah menjadi pro dan kontra, bukan lagi persoalan transparansi, bukan persoalan proses pelelangan, namun seakan-akan 'melukai hati masyarakat di tengah pandemi'," terang Said kepada wartawan, dikutip VOI pada Kamis, 12 Mei.
Pembatalan Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR
Oleh sebab itu, Said menyarankan agar proyek penggantian gorden puluhan miliar dibatalkan. Dia mengatakan, hal tersebut tidak memiliki azas manfaat baik bagi anggota DPR, apalagi masyarakat Indonesia.
BACA JUGA:
"Hemat saya selaku ketua Banggar alangkah baiknya jika kemudian dengan tegas menyatakan ke publik Rp43,5 M untuk gorden RJA dibatalkan saja. Karena pada akhirnya tidak bermanfaat bahkan kalau setiap anggota ditanya pasti tidak tahu proses yang terjadi," terangnya.
"Bagaimana proses yang terjadi di penganggaran barangkali saya sebagai ketua banggar besarannya tahu dan ikut bertanggungjawab, kemudian satuan tugas di Kesetjenan. Lebih dari itu anggota kalau ditanya tentang gorden pasti juga akan malu," katanya.
Ketegasan Ketua Baggar DPR Terkait Gorden
Untuk itu, Said menegaskan lebih baik Sekjen DPR membatalkan proyek penggantian gorden rumah dinas anggota DPR.
Untuk diketahui, BURT DPR akan memanggil Sekjen DPR Indra Iskandar terkait lelang pengadaan gorden senilai Rp43,5 miliar untuk diminati penjelasan rinci pada Selasa, 17 Mei, pekan depan.
Terkait
