ACEH - Pemerintah mendukung pelaksanaan pemilu 2024, termasuk pemberian dukungan anggaran. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya akan dimulai Juni 2022, saya minta semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota mendukung tugas KPU dan Bawaslu termasuk dukungan anggaran," terang Jokowi di Istana Negara Jakarta, dikutip VOI dari Antara, Kamis, 28 April.
Anggaran Pemilu 2024
Hal tersebut disampaikan dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Suharso Manoarfa; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan pejabat terkait yang lain.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan kebutuhan anggaran pemilu 2024 adalah Rp110,4 triliun. Rinciannya, anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun dan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp33,8 triliun.
"Bantuan, baik dari APBN dan APBD agar Pemilu 2024 terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar," tambah Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, pada tahun 2022 dan 2023 Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Selain itu, situasi ekonomi dan politik global mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian.
"Pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19, bahkan masih melakukan lockdown, kemudian terjadi gangguan supply chain yang dampaknya ke mana-mana," ungkap Presiden.
Pesan Jokowi kepada Para Menteri dan Kepala Daerah
Jokowi mengatakan, apalagi dunia dihantam efek dari perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan.
"Akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan," tambah Presiden.
Presiden Jokowi meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar betul-betul waspada, mengalkulasi, dan menghitung secara detail langkah antisipasinya.
"Agar langkah antisipasinya benar, maka kita harus betul-betul siap kalau krisis ini berlanjut sampai tahun depan. Hati-hati semuanya, kita harus punya sense of crisis, jangan seperti biasanya, jangan business as usual, sense of crisis harus ada pada diri kita semua sehingga kita harus ada perencanaan yang baik," jelas Presiden.
Selain itu Presiden Jokowi mengingatkan mulai 2023, pemerintah akan memulai lagi ketentuan defisit di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB).
"Karena itu perencanaan harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat, lakukan angka penajaman belanja sehingga kualitas semakin baik, optimalkan penerimaan perpajakan," tambah Presiden.
Tidak ketinggalan, katanya, agenda-agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus berjalan.
"Percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting harus diturunkan, peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses di bidang pendidikan, dan 'upskilling', 'reskilling' tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif," tegas Presiden.
