Kementerian PUPR Ajak Mahasiswa Terlibat dalam Pembangunan Infrastruktur RI

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak para mahasiswa untuk terlibat magang di sejumlah lokasi pembangunan infrastruktur perumahan yang ada di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, generasi milenial khususnya mahasiswa di bangku perguruan tinggi ke depan perlu lebih aktif dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

"Dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia, tentunya memerlukan peran aktif dari generasi muda khususnya mahasiswa," ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu, 13 Januari.

Iwan menilai, saat ini Kementerian PUPR bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, juga membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengikuti Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM).

"Nantinya, mereka akan magang di sejumlah unit kerja di Kementerian PUPR termasuk Direktorat Jenderal Perumahan guna mengawasi pembangunan sesuai jurusannya serta belajar tentang bagaimana membangun rumah yang layak huni," katanya.

Dia mengatakan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya telah membuka tiga batch program MBKM yang diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan serta perguruan tinggi.

Ke depan, kata Iwan, pihaknya berencana membuka slot magang sampai 800 orang serta membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk magang dalam proyek pembangunan infrastruktur di seluruh Satuan Kerja serta Balai Penyediaan Perumahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan PUPR pada Program MBKM batch 3 periode Agustus hingga Desember 2022, telah dikuti sebanyak 246 mahasiswa. Sementara, batch 4 di periode Februari-Juni 2023 tercatat sebanyak 365 mahasiswa dan pada Agustus-Desember sebanyak 316 mahasiswa.

"Ditjen Perumahan Kementerian PUPR masih membuka kesempatan mahasiswa untuk ikut dalam Program MBKM. Periodenya adalah Februari hingga Juni 2024 dan kami juga mengajak engieneer muda dalam pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, kata Iwan, dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat Indonesia, Kementerian PUPR juga melakukan intervensi guna percepatan penyediaan rumah layak huni.

Hal itu dilaksanakan melalui penyaluran bantuan peningkatan kualitas sesuai Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 7 Tahun 2022 meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sejahtera, BSPS, Sarana Hunian Pariwisata serta Klinik Rumah Swadaya (KRS).

Selain itu, ada bantuan penyediaan melalui pembangunan rumah susun serta rumah khusus, bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) berupa jalan, drainase, sistem penyediaan air minum serta prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.

Tak sampai di situ, terdapat juga insentif PPN-DTP, subsidi pembiayaan kepemilikan rumah serta pengembangan sistem informasi dalam upaya sinkronisasi data.

"Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan juga terus mendorong inovasi bidang perumahan berupa pembangunan hunian berkelanjutan serta rumah inti tumbuh tahan gempa (RITTA) dengan meningkatkan kolaborasi bersama pemangku kepentingan bidang perumahan," imbuhnya.