Mengenal Pemutihan Sertifikat Tanah Beserta Syarat Pengajuannya

YOGYAKARTA – Masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah namun terkendala biaya, perlu mengenal pemutihan sertifikat tanah. Pasalnya, ini merupakan program yang canangkan oleh pemerintah agar masyarakat kurang mampu dapat mengurus sertifikat tanah secara gratis.

Berikut VOI sajikan penjelasan lengkap soal pemutihan sertifikat tanah, mulai dari pengertian hingga syarat yang harus dipenuhi.

Mengenal Pemutihan Sertifikat Tanah

Dirangkum dari berbagai sumber, pemutihan sertifikat tanah merupakan program pembebasan biaya untuk mengurus sertifikat tanah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini dicanangkan agar masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya.

Program pemutihan sertifikat tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agrari dan Tata Ruang/Kepala Bidang Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu.

Dalam beleid tersebut, terdapat beberapa golongan masyarakat yang dibebaskan dari biaya pembuatan sertifikat tanah, di antaranya:

Masyarakat tidak mampu
Masyarakat yang masuk ke dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana
Veteran, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri beserta suami/istri/janda/dudanya
Badan hukum yang bergerak di sektor keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk ibadah, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs, dan tempat ziarah
Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak bersifat profit
Wakif atau pihak yang mewakafkan harta bendanya
Masyarakat hukum adat

Kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori di atas tidak perlu membayar biaya apa pun atas tiga layanan, antara lain:

Pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah.
Pelayanan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi
Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang mencakup perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Apabila Anda tidak termasuk dalam kelompok masyarakat di atas, Anda tetap dapat mengurus sertifikat tanah secara cuma-cuma alias gratis dengan mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL termasuk ke dalam program prioritas nasional yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia.Program yang kali pertama diluncurkan pada 2018 itu ditargetkan berakhir pada 2025.