Keras! Jokowi ke Erick Thohir: Ganti Dirut BUMN yang Doyan Impor!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua instansi mulai dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat, daerah hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurangi impor barang. Jokowi geram mengetahui anggaran pengadaan barang dan jasa justru dibelanjakan barang-barang impor, padahal bisa diproduksi di dalam negeri.

Jokowi pun mengeluarkan ultimatum agar semua instansi pemerintah mengikuti keinginan untuk mengalokasikan 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa untuk membeli produk dalam negeri. Tak hanya itu, sederet ancaman pun akan diberikan untuk mereka yang tak patuh.

Untuk perusahaan pelat merah, Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memperhatikan pengadaan barang dan jasa. Jokowi meminta Erick Thohir untuk mencopot pucuk pimpinannya bila masih ada yang melakukan impor.

"Jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati hari ini, BUMN saya sampaikan, menteri BUMN, ganti dirutnya, ganti," kata Jokowi dalam pengarahan aksi afirmatif Bangga Buatan Indonesia (BBI) secara virtual pada Jumat, 25 Maret.

Sementara untuk lembaga dan instansi tingkat daerah, Jokowi memberikan ancaman akan mengurangi anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) bila masih doyan impor.

"Kalau ada yang enggak semangat potong DAK-nya setuju? Setujunya enggak semangat? kelihatannya pada ngeri semua, tak potong betul nanti, DAU-nya hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati," tegasnya.

Begitu juga di pemerintah pusat, Jokowi mengatakan bila ada kementerian yang masih doyan impor, maka pemimpinnya juga bisa dicopot. Jokowi menyiratkan akan terjadi reshuffle.

"Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, sudah, saya awasi betul. Kayak gini enggak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengawasi secara jeli peredaran barang impor yang dicap sebagai produk dalam negeri.

"Saya awasi betul saya minta ke Pak Jaksa Agung jangan sampai barang-barang impor dicap produk dalam negeri. Karena sering di marketplace ada yang namanya aggregator, nge-cap-in, hey jangan pikir kita enggak ngerti," tuturnya.