SORONG - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat Daya akan melakukan investigasi langsung ke Kabupaten Raja Ampat menyusul dugaan kerusakan ekosistem alam akibat aktivitas perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah tersebut.
Wakil Ketua II DPR Papua Barat Daya Fredrik Marlisa mengatakan, langkah investigasi diambil untuk memastikan langsung kondisi di lapangan terkait dampak pertambangan terhadap lingkungan.
“Kita tidak bisa hanya mendengar. Kita harus turun dan melihat langsung kondisinya seperti apa, baru kemudian diikuti dengan upaya konkret lain,” ujar Fredrik di Sorong, Antara, Selasa, 20 Mei.
Fredrik menegaskan, pihaknya menolak segala bentuk aktivitas eksplorasi dan eksploitasi yang merusak ekosistem alam di Raja Ampat, kawasan yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan merupakan ikon wisata dunia.
“Dalam waktu dekat kita akan lakukan kunjungan ke Raja Ampat dan mulai dengan investigasi di sana,” katanya.
Ia menambahkan, setiap perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat wajib memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku, termasuk kewajiban perlindungan lingkungan.
“Karena kita baru dilantik, maka fungsi pengawasan baru bisa kami jalankan mulai sekarang. Setelah balik dari agenda di Jakarta, kami langsung kunjungan kerja ke sejumlah daerah termasuk Raja Ampat,” ujarnya.
DPR Papua Barat Daya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk memastikan langkah-langkah penanganan kerusakan lingkungan berjalan secara serius dan terintegrasi.
BACA JUGA:
“Pemerintah Raja Ampat harus serius menyikapi persoalan ini. Jangan dibiarkan karena dampaknya akan berimbas langsung ke masyarakat,” tegasnya.