Tarif Impor Trump Tak Langgar Perjanjian NATO

JAKARTA - Tarif baru impor Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump tidak melanggar perjanjian NATO.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada Jumat, 4 April, setelah bertemu dengan menteri luar negeri NATO di Brussels.

Dilansir Reuters, Rutte menanggapi pertanyaan wartawan yang merujuk pada pasal 2 dalam perjanjian NATO yang menyatakan: "(Sekutu NATO) akan berusaha menghilangkan konflik dalam kebijakan ekonomi internasional mereka dan akan mendorong kolaborasi ekonomi antara salah satu atau semua dari mereka."

Terbaru, China pada Jumat mengumumkan serangkaian tindakan balasan terhadap tarif yang dikenakan Presiden Donald Trump, termasuk tarif tambahan sebesar 34% untuk semua barang AS dan pembatasan ekspor beberapa logam tanah jarang, yang memperdalam perang dagang yang meningkat.

Kementerian Keuangan China mengatakan tarif tambahan akan dikenakan mulai 10 April.

Trump pada Rabu mengumumkan China akan dikenakan tarif sebesar 34%, sebagai tambahan atas tarif 20% yang telah dikenakannya awal tahun ini, sehingga total pungutan baru menjadi 54%.

Perdagangan pertanian kembali terpukul karena bea cukai Tiongkok memberlakukan penangguhan langsung impor sorgum dari eksportir biji-bijian C&D Inc., serta unggas dan tepung tulang dari tiga perusahaan AS.

Beijing juga mengumumkan kontrol ekspor logam tanah jarang sedang dan berat, termasuk samarium, gadolinium, terbium, disprosium, lutetium, skandium, dan itrium ke Amerika Serikat, yang berlaku mulai 4 April.

"Tujuan penerapan kontrol ekspor oleh pemerintah Tiongkok atas barang-barang terkait sesuai dengan hukum adalah untuk lebih menjaga keamanan dan kepentingan nasional, dan untuk memenuhi kewajiban internasional seperti nonproliferasi," kata kementerian perdagangan dalam pernyataan dilansir Reuters, Jumat, 4 April.

Beijing juga menambahkan 16 entitas AS ke dalam daftar kontrol ekspornya, yang melarang ekspor barang-barang dengan fungsi ganda ke perusahaan-perusahaan yang terdampak.

Sebelas perusahaan AS lainnya ditambahkan ke dalam daftar "entitas yang tidak dapat diandalkan", yang memungkinkan Beijing mengambil tindakan hukuman terhadap entitas asing.

Perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran termasuk Skydio Inc. dan BRINC Drones atas penjualan senjata ke Taiwan yang diperintah secara demokratis, yang diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya.

Kementerian perdagangan China mengatakan perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran tersebut secara serius "merusak" kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan China dan akan dilarang melakukan investasi baru, impor, dan kegiatan ekspor di China.

China  juga meluncurkan penyelidikan antidumping terhadap impor tabung CT medis tertentu dari AS dan India, dan investigasi daya saing industri yang lebih luas terhadap impor tabung CT medis.