JAKARTA - Dua petinggi perusahaan swasta divonis pidana penjara selama 6 dan 7 tahun terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur untuk program rumah uang muka (down payment/DP) Rp0 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kedua petinggi swasta tersebut, yakni Direktur Operasional PT Adonara Propertindo Tommy Adrian serta pemilik manfaat dan Direktur Utama PT Adonara Propertindo Rudy Hartono Iskandar, dengan masing-masing pidana penjara selama 6 tahun dan 7 tahun.
"Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum," ujar Hakim Ketua Bambang Joko Winarno dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, 6 Februari, dilansir ANTARA.
Selain pidana penjara, Majelis Hakim turut menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200 juta masing-masing kepada para terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan maksimal selama 3 bulan.
Khusus Rudy, dikenakan pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp27,31 miliar dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
"Dalam hal terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, maka akan dipidana penjara selama 2 tahun," ucap Hakim Ketua.
BACA JUGA:
Sebelumnya, kedua petinggi swasta tersebut dituntut dengan hukuman yang lebih tinggi dari putusan Majelis Hakim, yakni Tommy selama 7 tahun dan Rudy selama 9 tahun.
Keduanya juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan, sementara Rudy turut diminta agar dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti Rp224,21 miliar subsider 5 tahun penjara.
Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program rumah DP Rp0 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tommy dan Rudy didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama atau menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara dengan total sebesar Rp256,03 miliar.
Keduanya diduga melakukan korupsi bersama mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Yoory Corneles.
Dalam kasus korupsi itu, Yoory didakwa memperkaya diri sebesar Rp31,82 miliar, sedangkan Rudy diduga memperkaya diri senilai Rp224,21 miliar, yang menjadi penyebab kerugian keuangan negara.
Adapun Yoory sudah terlebih dahulu dijatuhkan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada akhir bulan Januari 2025, dengan pidana 5 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp1,74 miliar subsider pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.