PKB Harap Pimpinan KPK Baru Jaga Kepercayaan Rakyat dan Hindari Tebang Pilih

JAKARTA - Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid berharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru bisa menjaga kepercayaan rakyat. Terlebih saat ini, dukungan masyarakat kepada KPK masih sangat besar dalam pemberantasan korupsi.

"Dukungan masyarakat masih besar kepada KPK dibanding lembaga lain. Tapi mohon pimpinan baru mempertahankan kepercayaan yang ada,” ujar Jazilul, Jumat, 13 Desember.

Anggota Komisi III DPR RI itu pun menyoroti penanganan kasus korupsi di KPK yang diduga masih tebang pilih. Menurutnya, hal ini harus menjadi koreksi bagi KPK agar penanganan kasus korupsi ke depan lebih profesional.

Jazilul mengungkapkan, muncul dugaan publik bahwa ada sejumlah kasus yang terjadi di lembaga penegak hukum bukanlah proses hukum, tapi proses politik. Kondisi itu, menurutnya, sangat berbahaya dan akan meruntuhkan independensi KPK serta membuat kepercayaan publik hilang.

“Maka pimpinan KPK yang baru harus membalik persepsi publik dengan cara bekerja secara transparan. Tidak ada tekanan dari eksekutif, tidak ada tekanan politik yang masuk. Tidak ada proses tebang pilih,” kata mantan Wakil Ketua MPR itu.

Legislator Dapil Jawa Timur X itu juga meminta pimpinan KPK yang baru untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemberantasan korupsi. Sehingga proses penanganan korupsi bisa berjalan dengan lebih baik.

"Semua birokrasi punya sistem digital. Tapi kalau mau lapor, sistem digitalnya kadang mati. Pengaduan itu kadang tidak serius. Termasuk di KPK,” ucapnya.

Jazilul menuturkan, dalam setahun ada ribuan pengaduan yang masuk ke KPK. Hasil pengaduan itu kemudian dipetakan, kemudian dilakukan penyelidikan sampai penyidikan.

"Namun, jangan sampai pengaduan itu di-setting untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi," imbaunya.

Oleh karena itu, Jazilul meminta agar pemberantasan korupsi memanfaatkan teknologi, sehingga semuanya transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penanganan kasus sehingga masyarakat bisa ikut memantau.

“Saya berharap proses pemberantasan korupsi juga melibatkan teknologi yang canggih, selain penyadapan,” katanya.