Di Sidang Parlemen Asia, DPR Pimpin Terbentuknya Komisi Palestina

JAKARTA - DPR tak berhenti menyuarakan kemerdekaan Palestina yang terus berada dalam teror agresi militer Israel. DPR melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) memimpin terbentuknya Komisi Palestina dalam Asian Parliamentary Assembly (APA) atau organisasi Parlemen negara-negara Asia.

Kabar baiknya, Komisi Palestina sudah disepakati seluruh anggota parlemen Asia pada Sidang Eksekutif Parlemen Asia di Antalya, Turki, 26-29 November 2023. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dipilih sebagai Pimpinan Sidang oleh Dewan Eksekutif APA.

Fadli Zon yang mendeklarasikan terbentuknya Komisi Palestina mengatakan komisi khusus ini akan berfokus melakukan upaya diplomasi parlemen yang efektif untuk mendorong perdamaian dan menghentikan perang antara militer Israel dan Kelompok Hamas.

"Komisi Palestina dalam Parlemen Asia ini dengan menekankan urgensi situasi Palestina, sekaligus investigasi atas tindakan kejahatan perang Israel, serta mendorong kemerdekaan Palestina," kata Fadli Zon, Kamis 30 November.

APA sendiri merupakan wadah organisasi bagi parlemen se-Asia yang terdiri antara lain parlemen dari Indonesia, Turki, RRC, Rusia, Pakistan, Saudi Arabia, Qatar, Lebanon, Iran, Irak, Kamboja, Bahrain dan Azerbaijan.

BKSAP DPR menilai, parlemen sebagai representasi rakyat harus mampu menunjukkan komitmen melawan berbagai bentuk penjajahan, seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Fadli menyebut, pembentukan komisi khusus itu membuktikan seluruh parlemen Asia mendukung perjuangan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.

"Untuk itu, saya mengajak parlemen negara-negara Asia yang tergabung dalam APA bersama bersatu menolak dan melawan penjajahan Israel," sebut legislator dari Dapil Jawa Barat V ini.

Pada Sidang Eksekutif Parlemen Asia di Turki tersebut, sejumlah parlemen menyampaikan pandangan terkait pentingnya upaya APA mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam sidang itu hadir pula Wakil Ketua Parlemen Palestina, Ali Feisal, yang selanjutnya dipilih sebagai Ketua Komisi Palestina.

Fadli mengungkap, gigihnya perjuangan DPR mendorong upaya diplomasi parlemen dalam mendukung kemerdekaan Palestina mendapatkan apresiasi dari parlemen negara-negara Asia yang hadir.

"Dalam sidang itu juga, Indonesia diminta menjadi Rapporteur (penyelidik dan pemberi laporan) dalam Komisi Palestina ini," tutur Fadli.

Di sisi lain, Fadli mengutuk standar ganda dan kemunafikan negara-negara yang selama ini kerap menyuarakan hak asasi manusia dan demokrasi namun diam seribu bahasa saat merespons kekejaman Israel terhadap Palestina. Apalagi di saat Israel secara brutal menargetkan serangan terhadap masyarakat sipil termasuk wanita dan anak-anak.

Seperti diketahui, perang di Jalur Gaza sudah menelan lebih dari 15.000 korban jiwa dan puluhan ribu orang lainnya terluka. Israel juga telah terbukti membombardir rumah sakit, sekolah, jurnalis, pengungsi, dan termasuk di dalamnya Rumah Sakit Indonesia.

Atas dasar ini, Fadli mengecam negara-negara yang mendukung Israel maupun negara-negara yang menutup mata atas tindakan keji tersebut.

"Negara-negara pendukung kekejaman Israel, tak punya legitimasi lagi berbicara tentang moral kemanusiaan, demokrasi dan hak azasi manusia," tegas Anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan hubungan internasional itu.

Fadli pun menegaskan kembali dukungan penuh bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Ia juga menilai gencatan senjata yang bersifat sementara saat ini tidak akan efektif menghentikan kejahatan perang Israel, kecuali gencatan senjata dilakukan secara permanen dan bebasnya Palestina dari penjajahan.

"Untuk itu, saya mengajak parlemen Asia yang hadir untuk melakukan upaya bersama mendorong tercapainya kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui Komisi Palestina yang baru saja dibentuk," pungkas Fadli.