Tolak Gabung Koalisi Perubahan, Respons NasDem: Tak Berencana Ajak PDIP Dukung Anies

JAKARTA - Partai NasDem merespons pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, yang menolak berkoalisi dengan Koalisi Perubahan. Pasalnya, koalisi yang dibentuk NasDem, Demokrat dan PKS itu mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) 2024.

NasDem pun menegaskan, tidak punya rencana untuk mengajak PDIP bergabung ke Koalisi Perubahan yang mendukung Anies.

"Kalau PDIP tidak ingin berkoalisi dengan kita, ya kita tidak punya rencana untuk mengajak PDIP (dukung Anies, red)," ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, saat dikonfirmasi, Sabtu, 25 Februari.

Alasannya, lanjut Ali, karena Koalisi Perubahan gabungan dari NasDem, Demokrat dan PKS telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen.

"Alhamdulillah, sampai hari ini syarat untuk mencapreskan Anies sudah terpenuhi," ungkap Ali.

Kendati demikian, Ali mengaku tak mempermasalahkan pernyataan Hasto. Sebab menurutnya, dukungan terhadap capres maupun cawapres merupakan hak dari setiap parpol.

Oleh karena itu, tambah Ali, NasDem tidak mau mencampuri urusan partai lain soal siapa yang akan didukung pada Pilpres 2024.

"Syarat untuk berkoalisi itu kan hak partai masing-masing, hak daripada partai masing-masing untuk melakukan hal itu. Kita tidak boleh mencampuri itu," kata Ali.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tidak mungkin bergabung dengan Koalisi Perubahan yang diisi NasDem, Demokrat dan PKS. PDIP, kata dia, akan berkoalisi dengan parpol-parpol yang tidak mengusung capres antitesa Jokowi.

“Sehingga kami jelas berbeda dengan NasDem, Demokrat, PKS, yang telah mengusung Pak Anies Baswedan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Februari.

Hasto menjelaskan, kepemimpinan Anies di DKI Jakarta sudah menunjukkan bahwa tidak ada kesinambungan kebijakan dengan Jokowi. Karena itu menurutnya, Anies tidak akan melanjutkan kebijakan Jokowi kala terpilih jadi Presiden.

“Dari gubernurnya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar. Karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil,” kata Hasto.