JAKARTA - Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) menyerukan pengunduran diri Kepala HAM Perserikatan Bangsa Bangsa Michelle Bachelet, Rabu, menuduh dia 'menutupi kekejaman' Beijing selama perjalanannya ke China bulan lalu.
Lebih dari 230 kelompok, banyak yang mengadvokasi hak-hak Uighur, Tibet, dan Hong Kong, menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan "pengunduran diri segera Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia".
Para penandatangan, yang mencakup sejumlah cabang nasional dan lokal dari kelompok yang sama, juga mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menahan diri, dari pencalonan untuk priode masa jabatan kedua, jelang mandatnya berakhir Agustus mendatang.
Bachelet telah menghadapi kritik luas karena tidak berbicara lebih keras terhadap pelanggaran China, selama perjalanan yang direncanakan lama, yang membawanya ke wilayah Xinjiang.
Di sana, China diduga telah menahan lebih dari satu juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya, melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan dan kerja paksa.
Amerika Serikat telah melabeli tindakan China di Xinjiang sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Beijing membantah tuduhan tersebut, mengatakan tindakan keras keamanannya di kawasan itu merupakan tanggapan yang diperlukan untuk ekstremisme.
Pernyataan Hari Rabu mengatakan Bachelet telah menyia-nyiakan kesempatan langka, untuk mempromosikan akuntabilitas dengan gagal mengatasi litani pelanggaran hak asasi manusia sistematis yang dilakukan oleh otoritas China.
Sebaliknya, mereka berkata, "Dia menutupi kekejaman hak asasi manusia pemerintah China, melegitimasi upaya Beijing untuk menutupi kejahatannya, dengan menggunakan pembingkaian 'kontra-terorisme' palsu pemerintah China," seperti melansir CNA dari AFP 9 Juni.
Mereka juga mencela, Bachelet telah berulang kali menyebut kamp-kamp penahanan di Xinjiang dengan istilah yang lebih disukai pemerintah China: "pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan".
Secara khusus, mereka menyesalkan sejauh ini kepal HAM gagal merilis laporan tentang situasi hak asasi manusia di China, yang diselesaikan tahun lalu, meskipun ada tuntutan yang meningkat agar laporan itu dipublikasikan.
"Penundaan berulang, tanpa akhir dan tidak dapat dijelaskan menimbulkan pertanyaan serius tentang kredibilitas kantornya untuk memenuhi mandatnya," bunyi pernyataan itu.
Para penandatangan mengatakan, Bachelet "sepenuhnya diam tentang krisis hak asasi manusia yang menyelimuti Tibet" selama empat tahun menjabat, dan "sangat meremehkan tindakan keras" di Hong Kong.
"Kunjungan yang gagal oleh komisaris tinggi tidak hanya memperburuk krisis hak asasi manusia mereka yang hidup di bawah pemerintahan Pemerintah China. Tetapi juga sangat membahayakan integritas Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia secara global," terang pernyataan itu.
Sementara tidak ada kelompok hak asasi internasional besar yang menandatangani pernyataan Hari Rabu, Human Rights Watch mengatakan kepada AFP bahwa mereka sama-sama frustrasi dengan para penandatangan.
BACA JUGA:
"Ketika pemerintah yang melakukan kejahatan kekejaman memuji kunjungannya, warga Uighur dan lainnya yang menghadapi pelecehan merasa dikhianati dan menyerukan pengunduran dirinya, itu adalah indikasi yang jelas Bachelet telah gagal dalam tugasnya sebagai komisaris tinggi," kata John Fisher, wakil direktur global HRW dalam email.
Kepala hak asasi PBB, katanya, "harus bekerja untuk membangun kembali kepercayaan yang hancur ini, dengan segera menerbitkan laporannya yang telah lama tertunda tentang pelanggaran Xinjiang. Mengambil langkah konkret untuk mengidentifikasi yang hilang dan ditahan dan berusaha menyatukan mereka kembali dengan orang yang mereka cintai."
Diketahui, Bachelet juga diperkirakan akan menghadapi pengawasan yang signifikan dari negara-negara, atas perjalanannya ke China selama sesi Dewan HAM PBB di Jenewa minggu depan.
Terkait
