JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Presiden Joko Widodo segera turun tangan melalui jalur diplomasi guna berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memastikan jatah kuota haji bagi Indonesia.
Pasalnya, meski sudah memasuki bulan Ramadan namun belum ada kepastian berapa kuota yang didapat Indonesia. Padahal, persiapan haji harus tuntas pada awal Syawal mendatang, atau hanya tersisa satu bulan ke depan.
“Bila Saudi tak kunjung mengumumkan, persiapan bakal tidak optimal,” ujar anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq kepada wartawan, Senin, 4 April.
Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB itu meminta Presiden Jokowi melalui Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama agar segera melakukan upaya diplomasi untuk mempercepat pengumuman kuota Haji Indonesia.
Selain pemerintah, kata Maman, semua jalur komunikasi baik DPR, Ormas, dan tokoh masyarakat harus juga terus dilakukan agar kuota haji segera mendapat kepastian.
"Kita tidak hanya bisa menunggu dan mendengar jawaban 'InsyaAllah'. Kita butuh kepastian berapa jumlah kuota. Presiden harus turun tangan. Semua harus perkuat desakan ini lewat jalur diplomasi dan komunikasi," tegas Maman.
Anggota Panja Haji Komisi VIII DPR ini, pun mengusulkan untuk menambah masa tugas pejabat Kantor Urusan Haji. Mengingat masa transisi penyelenggaraan ibadah haji yang membutuhkan persiapan mendesak.
"Buntut mundurnya pemberian kuota haji dari pemerintah Saudi membuat persiapan juga semakin minim. Oleh karenanya kita perlu memperpanjang masa tugas Pejabat Kantor Urusan Haji yang saat ini rencana sudah habis," jelas Maman.
BACA JUGA:
Maman mengungkapkan, molornya waktu persiapan memang bukan kesalahan Kantor Urusan Haji. Sebab, saat ini Pemerintah Arab Saudi sedang melihat dan mengevaluasi penyelenggaraan umrah Ramadan sebagai bahan keputusan penyelenggaraan haji dan jumlah kuota haji seluruh dunia.
"Memang kondisi saat ini adalah keadaan yang tak biasa, lantaran pandemi membuat situasi serba berubah. Saudi hingga saat ini masih melakukan pembenahan dan evaluasi dengan memaksimalkan jemaah umrah," ungkap Maman.
Untuk itu, Maman mendorong diseminasi informasi yang gencar kepada calon jemaah haji Indonesia agar masyarakat tidak bingung. Terutama bagi calon jamaah haji yang berhak berangkat dan sudah dua tahun berturut-turut menunggu kepastian keberangkatan.
"Kita berharap tahun ini ibadah haji dapat terselenggara mengingat sudah dua tahun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena pandemi COVID-19," pungkas Maman Imanulhaq.
Terkait
